REGIONAL:
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 11 hingga 12 November 2026.
- Keputusan tersebut diambil di tengah gejolak politik Senayan, sengketa administrasi ijazah, serta usulan pemakzulan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR RI.
- Pengunduran diri Gibran memicu kritik tajam dari warganet karena kontras dengan janji kampanyenya untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru.
Suara.com - Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memicu ledakan reaksi di jagat maya.
Di tengah gejolak politik Senayan dan sengketa administrasi ijazah SMA yang memojokkannya, warganet di media sosial X (dahulu Twitter) justru ramai melontarkan sarkasme tajam.
Sorotan publik tertuju pada janji kampanye paling bombastis dari putra sulung Joko Widodo itu, yakni penciptaan 19 juta lapangan kerja baru.
Netizen mengaitkan mundurnya sang wakil presiden dengan realitas pahit bahwa sosok yang pernah menjanjikan jutaan pekerjaan bagi generasi muda kini justru berstatus tanpa pekerjaan tetap di pucuk pemerintahan.
Sejak kabar penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto merebak pada Rabu (11/11) hingga Kamis (12/11) hari ini, linimasa X dipenuhi guyonan getir bernada satir.
Sebuah unggahan di akun X menuliskan sindiran yang dibagikan ulang ribuan kali, "Plot twist politik 2026: Katanya mau buka 19 juta lapangan kerja, eh yang pertama nganggur malah wapresnya sendiri."
Cuitan senada datang dari warganet lainnya yang menulis, "Janji 19 juta lapangan kerja belum beres, eh yang janjiin malah open to work duluan. Bikin CV lagi mas, lumayan nambah kuota pencari kerja."
Komentar-komentar satire ini bukan tanpa alasan. Publik masih mengingat jelas panggung debat Pilpres ketika Gibran memaparkan proyeksi ambisius sektor ketenagakerjaan.
Saat itu, Gibran dengan percaya diri menyatakan, "Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal insyaallah akan terbuka 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda dan kaum perempuan."
Kini, janji tersebut dirasa kontras dengan kenyataan ekonomi yang dihadapi kelas pekerja muda. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri padat karya, manufaktur, hingga efisiensi startup masih membayangi pasar tenaga kerja domestik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pengangguran terbuka yang masih menjadi pekerjaan rumah berat.
Ketimpangan antara retorika politik saat kampanye dan kondisi riil di lapangan membuat pengunduran diri Gibran dipandang sebagai puncak antiklimaks oleh Gen Z dan milenial.
Langkah pengunduran diri Gibran bermula dari eskalasi politik dan hukum terkait dokumen pendidikannya.
Mahkamah Agung (MA) sebelumnya membatalkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) SMA miliknya.
Situasi itu diperparah oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut tidak ditemukannya ijazah setara SMA luar negeri dalam berkas pencalonan.
TERPOPULER