REGIONAL:
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 11 hingga 12 November 2026.
- Keputusan tersebut diambil di tengah gejolak politik Senayan, sengketa administrasi ijazah, serta usulan pemakzulan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR RI.
- Pengunduran diri Gibran memicu kritik tajam dari warganet karena kontras dengan janji kampanyenya untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru.
Tekanan politik kian tak terbendung ketika 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani pengajuan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan mantan Wali Kota Solo tersebut.
Pertemuan empat mata antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan berlangsung alot selama 2,5 jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan tersebut.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.
Kepastian langkah Gibran meletakkan jabatan semakin diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi.
Saat dikonfirmasi awak media perihal surat pengunduran diri yang telah dilayangkan Gibran, Budi Arie merespons singkat, "Pokoknya benar."
Di Senayan, dinamika parlemen langsung menyesuaikan arah angin pascamunculnya kabar tersebut.
Anggota DPR RI Fraksi PKB di Komisi II, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan pengunduran diri itu.
"Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini," kata Khozin di Kompleks Parlemen Jakarta.
Khozin menambahkan bahwa jika pengunduran diri resmi diproses, substansi pemakzulan melalui HMP otomatis gugur karena objek permasalahannya sudah tidak lagi menduduki jabatan publik.
Selanjutnya, mekanisme tata negara akan beralih ke Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang paripurna guna memilih Wakil Presiden baru dari dua nama yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
TERPOPULER