Kontrak Influencer Rans Rp14,7 Miliar Disorot, Pakar: Humas Kementerian Tak Kompeten

Suara.com - Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menyoroti kontrak jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang diberikan dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia.

Menurut dia, penggunaan influencer untuk menyosialisasikan program pemerintah menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola komunikasi publik kementerian.

"Urgensi penggunaan jasa influencer oleh kementerian untuk mensosialisasikan program pemerintah sebagai bukti empiris bahwa Bagian Humas atau Public Relations atau apapun namanya yang ada di kementerian tersebut tidak memiliki kompetensi dan powerless untuk melakukan desiminasi program kementerian," kata Subarsono kepada Suara.com, Kamis (12/11/2026).

Subarsono menilai penggunaan jasa influencer secara terus-menerus berisiko menjadi beban tambahan bagi APBN. Terlebih, pemerintah tengah menghadapi tekanan fiskal dan pada saat yang sama mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor.

"Kenapa tidak mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi aparatnya," ujarnya.

Di sisi lain, terdapat aspek politik yang menjadi sorotan mengingat Raffi Ahmad diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, sementara perusahaan yang terafiliasi dengannya mendapatkan kontrak dari kementerian.

"Publik tidak bisa disalahkan ketika menginterpretasikan bahwa dalam persoalan kontrak ada bias kebijakan yang berujung memberikan keuntungan pada pemilik perusahaan tertentu," ujarnya.

Menurut Subarsono, persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena terdapat dua kepentingan dalam satu lingkaran, yakni tanggung jawab publik dan kepentingan bisnis. Posisi Raffi sebagai pejabat publik berpotensi memengaruhi persepsi terhadap objektivitas pengambilan keputusan pemerintah.

Namun, ia menilai persoalan kontrak tersebut tidak cukup dilihat hanya dari hubungan antara Raffi dan perusahaan penerima proyek.

Konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran patut dipertanyakan, terlebih ketika kementerian masih mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk jasa influencer.

"Telah terjadi paradoks antara amanat presiden untuk melakukan efisiensi anggaran dan fakta di lapangan bahwa kedua kementerian di atas dengan mudah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit," ujarnya.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kebijakan efisiensi hanya menjadi pesan politik di tingkat pusat, tetapi tidak sepenuhnya diterapkan oleh birokrasi.

"Di tengah jutaan masyarakat yang terhimpit kemiskinan, alokasi anggaran ke influencer yang beraroma jaringan politik adalah kurang elok. Kasus ini bisa menambah ketidak percayaan politik pada pemerintah, dan tentu perlu dihalau agar tidak terjadi lagi di kemudian hari," tuturnya.

Subarsono tidak menampik bahwa influencer dapat memiliki fungsi dalam membangun citra dan menyederhanakan informasi kebijakan pemerintah.

Namun, keberhasilan penggunaan influencer tetap harus diukur dari apakah informasi tersebut benar-benar dipercaya dan diikuti masyarakat, bukan sekadar dari jumlah konten yang diproduksi.

"Kalau jawabananya tidak, maka branding hanya sekedar untuk kepentingan kementerian," tegasnya.

Subarsono mendorong kementerian mengevaluasi kembali fungsi humas dan public relations di internal birokrasi. Penguatan kompetensi aparatur dinilai lebih penting daripada menyerahkan fungsi komunikasi publik kepada pihak swasta secara terus-menerus.

Menurut dia, pimpinan kementerian memiliki tanggung jawab untuk memastikan aparatur mampu menjalankan fungsi organisasi secara optimal.

"Kementerian perlu melakukan revitalisasi tupoksi dan budaya organisasinya bukan melakukan outsourcing atau privastisasi tugasnya ke pihak swasta begitu saja," pungkasnya.