UU Perampasan Aset Disahkan DPR, YLBHI Peringatkan Potensi Kriminalisasi Aktivis

Pebriansyah Ariefana

Kamis, 19 November 2026 | 11:29 WIB
UU Perampasan Aset Disahkan DPR, YLBHI Peringatkan Potensi Kriminalisasi Aktivis
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, mengecam pengerahan TNI untuk membantu operasional SPBU di Bali. (Suara.com/Alif Bintang)
baca 10 detik
  • Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna.

  • YLBHI menemukan tujuh celah hukum yang berisiko memicu penyalahgunaan kewenangan dan kriminalisasi warga.

  • Hasil perampasan aset wajib memprioritaskan pemulihan hak korban daripada sekadar menambah penerimaan negara.

"RUU harus menjamin kerahasiaan profesional dan perlindungan sumber, dengan pengecualian yang hanya dapat dibuka melalui kontrol pengadilan yang ketat."

Ketentuan sanksi dalam Pasal 52 dinilai terlalu lunak karena hanya menyebut aparat yang melanggar aturan dapat dikenai hukuman. Padahal, kesalahan prosedur pemblokiran rekening mampu menghancurkan bisnis warga dan melumpuhkan kerja organisasi kemanusiaan.

YLBHI menuntut konsekuensi hukum yang konkret apabila aparat terbukti bertindak sewenang-wenang saat menjalankan wewenangnya. "Harus ada akibat hukum nyata: pembatalan tindakan, pengembalian aset, ganti kerugian, rehabilitasi, larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban individual aparat," jelas mereka.

Terkait jenis kejahatan, YLBHI menolak pencantuman ancaman pidana mati bagi koruptor dalam Pasal 4 ayat (2) karena bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional. Fokus utama regulasi seharusnya menyasar pemulihan kerugian, bukan sekadar menghukum mati pelaku.

"Pemberantasan korupsi tidak membutuhkan populisme penghukuman mati, melainkan pemulihan aset, pemutusan jaringan korupsi, dan penghapusan impunitas," tegas YLBHI.

Anehnya, draf RUU justru tidak mencantumkan tindak pidana pencucian uang serta kejahatan sektor lingkungan, kehutanan, dan pertambangan secara eksplisit. Padahal, pencucian uang merupakan modus utama menyembunyikan hasil kejahatan, sementara kejahatan sumber daya alam merampas ruang hidup masyarakat.

Pasal 53 menyerahkan desain kelembagaan badan pengelola aset kepada Peraturan Presiden, padahal lembaga ini berwenang menjual hingga menggunakan harta sitaan sebelum putusan inkrah. Kewenangan besar tanpa aturan main yang ketat di tingkat undang-undang sangat rawan memicu penyimpangan baru.

"Struktur, batas kewenangan, pengangkatan pimpinan, konflik kepentingan, audit, keterbukaan, dan tanggung jawab atas aset yang rusak, hilang atau salah kelola harus diatur tegas dalam undang-undang," tuntut YLBHI.

Independensi lembaga pengawas juga terancam apabila Presiden memegang kendali penuh dalam mengusulkan, mengangkat, sekaligus memberhentikan jajaran pimpinannya. Seleksi pimpinan pengawas harus melibatkan akademisi, pakar HAM, serta masyarakat sipil secara terbuka.

baca juga

"Jangan sampai RUU yang dimaksudkan mengambil kembali hasil kejahatan justru membentuk pusat penguasaan aset baru yang lemah pengawasan," tandas YLBHI.

Selain persoalan kelembagaan, draf RUU memuat sejumlah rumusan karet seperti frasa penipuan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas tanpa tolok ukur jelas. Pasal 5 bahkan mengizinkan penyitaan aset milik keluarga, kerabat, hingga rekan kerja tanpa mensyaratkan bukti keterlibatan tindak pidana.

Relasi keluarga atau pertemanan semata tidak boleh dijadikan alasan sah untuk merampas harta pihak ketiga yang beritikad baik.

"Semakin besar daya paksa negara, semakin presisi norma harus membatasinya," demikian YLBHI.

Dalam pemanfaatan hasil rampasan, pemerintah wajib mengutamakan pemulihan hak korban ketimbang sekadar mengejar setoran kas negara.

"Arah ini harus diperkuat. Asset recovery tidak boleh direduksi menjadi revenue recovery," kata YLBHI.

Kejahatan perdagangan manusia, perusakan lingkungan, hingga korupsi layanan publik selalu meninggalkan korban yang kehilangan mata pencaharian dan ruang hidup.

"Hasil perampasan harus memprioritaskan restitusi korban, pemulihan masyarakat terdampak, rehabilitasi lingkungan, dan pemulihan hak sosial, bukan semata penerimaan negara," tandas YLBHI.

Oleh sebab itu, DPR dan pemerintah didesak membuka draf resmi secara transparan agar publik dapat mengawal pembahasan sebelum ketok palu paripurna. Keberhasilan hukum tidak semata diukur dari seberapa banyak harta yang berhasil disita negara.

"Tetapi siapa yang mengawasi mereka yang memegang kekuasaan itu dan siapa yang memulihkan warga ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan?"

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Setahun Gelar Pahlawan Soeharto, YLBHI Sebut Standar Kepahlawanan Nasional Anjlok

Setahun Gelar Pahlawan Soeharto, YLBHI Sebut Standar Kepahlawanan Nasional Anjlok

News | Selasa, 10 November 2026 | 16:20 WIB

Penydapan Prabowo hingga LSM, YLBHI: Kalau Terbukti, Ini Pelanggaran HAM

Penydapan Prabowo hingga LSM, YLBHI: Kalau Terbukti, Ini Pelanggaran HAM

News | Rabu, 04 November 2026 | 13:10 WIB

Pakar: Tidak Benar Indonesia Tidak Punya Peraturan Perampasan Aset

Pakar: Tidak Benar Indonesia Tidak Punya Peraturan Perampasan Aset

News | Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:36 WIB

Terkini

Teror Toxic Positivity: Saat Kesedihan Dianggap Dosa dan Kurang Ibadah

Teror Toxic Positivity: Saat Kesedihan Dianggap Dosa dan Kurang Ibadah

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 11:30 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, YLBHI Peringatkan Potensi Kriminalisasi Aktivis

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, YLBHI Peringatkan Potensi Kriminalisasi Aktivis

News | Kamis, 19 November 2026 | 11:29 WIB

Mahasiswi UI Ditemukan Meninggal Dunia Usai Terjatuh dari Lantai 12 Apartemen di Depok

Mahasiswi UI Ditemukan Meninggal Dunia Usai Terjatuh dari Lantai 12 Apartemen di Depok

News | Kamis, 19 November 2026 | 11:28 WIB

Terima Aduan Ibu-Ibu di Angkutan Umum, Pramono Perintahkan Penertiban Pasar Hewan Jatinegara

Terima Aduan Ibu-Ibu di Angkutan Umum, Pramono Perintahkan Penertiban Pasar Hewan Jatinegara

News | Kamis, 19 November 2026 | 11:27 WIB

Kisah Salim Kancil: Nyawa Petani yang Hilang di Balik Tambang Ilegal

Kisah Salim Kancil: Nyawa Petani yang Hilang di Balik Tambang Ilegal

Video | Kamis, 19 November 2026 | 11:18 WIB

Cara Dapat BPJS Kesehatan PBI Gratis Tanpa Harus Masuk DTKS

Cara Dapat BPJS Kesehatan PBI Gratis Tanpa Harus Masuk DTKS

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 11:18 WIB

Iklan KPR yang Menipu: Potret Kejamnya Jurang Harga Rumah dan Gaji Pekerja Muda

Iklan KPR yang Menipu: Potret Kejamnya Jurang Harga Rumah dan Gaji Pekerja Muda

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 11:16 WIB

Belajar dari Kematian Mustofa, Pakar UGM Wanti-wanti Risiko Kepunahan jika Badak Jawa Dipindah

Belajar dari Kematian Mustofa, Pakar UGM Wanti-wanti Risiko Kepunahan jika Badak Jawa Dipindah

News | Kamis, 19 November 2026 | 11:16 WIB

Luar Negeri Tak Selalu Indah, tapi Apakah Indonesia Sudah Cukup Layak?

Luar Negeri Tak Selalu Indah, tapi Apakah Indonesia Sudah Cukup Layak?

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 11:15 WIB

Cara Mudah Mengosongkan Ruang Penyimpanan WhatsApp di Android Tanpa Menghapus Chat

Cara Mudah Mengosongkan Ruang Penyimpanan WhatsApp di Android Tanpa Menghapus Chat

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 11:13 WIB

×