ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD, Naskah RUU Perampasan Aset Tak Dibuka ke Publik

Vania Rossa, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 20 November 2026 | 17:22 WIB
ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD, Naskah RUU Perampasan Aset Tak Dibuka ke Publik
Kolase Puan Maharani dan Habiburokhman. (kolase/ist)
baca 10 detik
  • ICW melaporkan Ketua DPR dan Komisi III ke MKD karena pengesahan RUU Perampasan Aset dilakukan tertutup.
  • DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen pada Kamis, 19 November 2026.
  • Koalisi masyarakat sipil berencana mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi setelah undang-undang resmi diundangkan.

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang dinilai tertutup. Pasalnya, naskah RUU tersebut tidak dibuka kepada publik hingga disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

Atas persoalan itu, ICW bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Perampasan Aset melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Jumat (20/11/2026).

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menilai tertutupnya akses terhadap naskah RUU sebelum disahkan telah menghilangkan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.

Ia mengatakan, koalisi juga tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah undang-undang tersebut resmi diundangkan.

"Publik diminta menerima undang-undang yang naskahnya tidak pernah bisa dibaca sebelum diputus. Situasi ini persis bukan partisipasi, tapi sebuah pemberitahuan," kata Ibrahim dalam keterangannya kepada Suara.com, Jumat (20/11/2026).

Sebelum melaporkan persoalan ini ke MKD, koalisi telah melayangkan somasi kepada DPR pada 12 November 2026. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 16 November 2026 pukul 10.00 WIB, DPR tidak memberikan jawaban tertulis.

Dalam pengaduannya, koalisi menduga pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III melanggar Kode Etik DPR sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015.

Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan pengabaian kewajiban penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Melalui laporan tersebut, koalisi meminta MKD segera memanggil dan memeriksa para teradu serta menjatuhkan sanksi etik jika terbukti terjadi pelanggaran.

baca juga

Koalisi juga meminta DPR membuka seluruh dokumen pembahasan RUU Perampasan Aset, mulai dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), laporan Panja, hingga hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Selain ICW, koalisi yang turut melaporkan kedua pimpinan DPR tersebut terdiri dari Transparency International Indonesia, IM57+, Auriga Nusantara, LeIP, Saksi FH Universitas Mulawarman, MTI, Indonesian Parliamentary Center, YLBHI, dan ICJR.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut rampung lebih dari satu bulan sebelum target awal, yakni 15 Desember 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, percepatan pengesahan bukan karena desakan atau proses yang terburu-buru. Menurutnya, undang-undang tersebut telah dinantikan selama 18 tahun sehingga perlu segera diselesaikan.

"Alhamdulillah, dalam perjalanannya walau harapan dunia diselesaikan tanggal 15 Desember, namun hari ini tanggal 19 November, artinya belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah sebaik-baiknya," ujar Puan usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen.

Ia juga menegaskan bahwa proses penyusunan RUU telah melalui tahapan panjang dan matang, termasuk melibatkan partisipasi publik.

"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mend

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Disahkan DPR Tapi Dicap Palsu, 5 Poin Panas Polemik UU Perampasan Aset

Disahkan DPR Tapi Dicap Palsu, 5 Poin Panas Polemik UU Perampasan Aset

News | Jum'at, 20 November 2026 | 06:49 WIB

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Foto | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Penantian 18 Tahun Berakhir! Puan Maharani Ketok Palu Sahkan UU Perampasan Aset di Paripurna

Penantian 18 Tahun Berakhir! Puan Maharani Ketok Palu Sahkan UU Perampasan Aset di Paripurna

Video | Kamis, 19 November 2026 | 19:30 WIB

Terkini

BI Akan Perluas Layanan QRIS, Terbaru Hong Kong dan Timor Leste

BI Akan Perluas Layanan QRIS, Terbaru Hong Kong dan Timor Leste

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 17:19 WIB

4 Sunscreen dengan Finish Dewy Cocok Buat Kulit Kering dan Kombinasi

4 Sunscreen dengan Finish Dewy Cocok Buat Kulit Kering dan Kombinasi

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 17:15 WIB

Cak Imin Ancam Ganti Kader PKB di Komisi XI jika Tak Segera Kurangi Penarikan Pajak

Cak Imin Ancam Ganti Kader PKB di Komisi XI jika Tak Segera Kurangi Penarikan Pajak

News | Jum'at, 20 November 2026 | 17:14 WIB

Akuisisi Migas Aljazair, Pertamina Diuji Jadi Operator Kelas Dunia

Akuisisi Migas Aljazair, Pertamina Diuji Jadi Operator Kelas Dunia

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 17:13 WIB

Xiaomi 18 Standard Edition resmi diungkap akan meluncur pada bulan Desember

Xiaomi 18 Standard Edition resmi diungkap akan meluncur pada bulan Desember

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 17:13 WIB

Bukan dari Pajak, Ini Sumber Pendapatan Usulan Cak Imin untuk Biayai BPJS Kesehatan

Bukan dari Pajak, Ini Sumber Pendapatan Usulan Cak Imin untuk Biayai BPJS Kesehatan

News | Jum'at, 20 November 2026 | 17:06 WIB

Belanja MBG Rp 145 Triliun, Petani Lokal Jangan Sampai Hanya Jadi Penonton

Belanja MBG Rp 145 Triliun, Petani Lokal Jangan Sampai Hanya Jadi Penonton

News | Jum'at, 20 November 2026 | 17:05 WIB

Pamannya di Danantara, Duit Telkom Rp30 Miliar Mengalir ke Kantong Emiten Nagita Slavina

Pamannya di Danantara, Duit Telkom Rp30 Miliar Mengalir ke Kantong Emiten Nagita Slavina

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 17:05 WIB

Tolak Gabung Pemerintahan Prabowo, Megawati Blak-Blakan: Terima Kasih, Saya di Luar Aja!

Tolak Gabung Pemerintahan Prabowo, Megawati Blak-Blakan: Terima Kasih, Saya di Luar Aja!

Video | Jum'at, 20 November 2026 | 17:05 WIB

Dari Sentul Hingga Pakansari, Bareskrim Bongkar Dugaan Pemufakatan Makar Terhadap Prabowo

Dari Sentul Hingga Pakansari, Bareskrim Bongkar Dugaan Pemufakatan Makar Terhadap Prabowo

Jabar | Jum'at, 20 November 2026 | 17:04 WIB

×