NTB.Suara.com - Oknum jaksa berinisial EP ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan percaloan penerimaan CPNS/CASN di Kejaksaan dan Kemenkumham tahun 2020/2021.
Bahkan, Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB telah melakukan serah terima tersangka dan barang bukti (Tahap II) oknum jaksa EP pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ke Penuntut Umum.
"Senin, 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wita, telah dilaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti (Tahap II) oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi NTB yang diduga melakukan tindak pidana menerima gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara," papar Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nanang Ibrahim Soleh,SH., Selasa 21 Maret 2023 dalam rilisnya.
Serah terima tersangka dan barang bukti (Tahap II) dilakukan oleh Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTB kepada Penuntut Umum dan terhadap Oknum jaksa EP ditetapkan menjadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi penerimaan pegawai CPNS/CASN tahun 2020/2021 dan yang menjadi korban ada sekitar sembilan orang dengan total uang yang diterima tersangka kurang lebih sebesar Rp. 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) modus yang digunakan oleh Oknum Jaksa EP adalah dengan cara para korban diimingi-imingi akan dibantu luluskan sebagai CPNS/CASN di Kejaksaan dan Kemenkumham tahun 2020/2021.
Terhadap Oknum Jaksa EP dikenai sangkaan kesatu pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kedua pasal 12 huruf e No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Ketiga Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 421 KUHP. Selanjutnya oknum Jaksa EP langsung ditahan di Lapas Mataram selama 20 hari terhitung tanggal 20 Maret 2023 s.d 08 April 2023.
Kajati NTB menegaskan, akan menindak tegas siapapun tanpa pandang bulu para oknum jaksa dan pegawai yang ada di jajaran Kejaksaan Tinggi NTB dan Kejaksaan Negeri se-NTB yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tercela lainnya.
Hal ini juga berlaku untuk semua pelaku tindak pidana korupsi diluar internal kejaksaan yang ada diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat baik pihak swasta atau aparatur pemerintahan baik ditingkat propinsi/kabupaten maupun kota. ***
TERPOPULER
