NTB.Suara.com - Ekosistem digital di wilayah tertinggal dan terluar di Indonesia seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tampaknya jauh panggang dari api.
Kementerian Komunikasi dan Informatika sejatinya sudah menyiapkan ribuan tower base transceiver station atau BTS 4G. Instrumen itu dinamakan Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI.
Tapi, itu tidak seindah narasi yang sering diungkapkan Menteri Kominfo Johnny G Plate. Proyek multiyear yang dimulai tahun 2020 dan dipatok selesai tahun 2024 ternyata masih dikeluhkan warga di daerah Indonesia Timur.
Sinyal dari tower BAKTI dinilai masih buruk. Alhasil, banyak warga yang mesti menggantungkan ponsel atau naik pohon untuk mendapat sinyal. Begitu juga dengan siswa maupun guru sekolah yang sempat berharap dari tower BAKTI jika ada ujian berbasis daring.
Mereka harus naik gunung untuk mendapat sinyal dari provider biasa. Apalagi, proyek itu diduga menjadi bancakan sejumlah oknum untuk mengeruk keuntungan.
Atas beragam kejanggalan itu, Kejaksaan Agung pun turun tangan. Berdasar penelusuran Suara.com bersama Tempo.co; Jaring.id; Narasi TV; Tirto.id; Liputan6 SCTV, dan Detik.com, yang berkolaborasi dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI), selama tiga bulan terakhir melakukan penelusuran terkait persoalan itu.
Ditemukan adanya sejumlah kejanggalan dalam proyek BAKTI Kemenkominfo yang dimulai sejak 2020. Terutama, terdapat kesaksian yang mengarah pada adanya aliran uang proyek ke kantor pribadi sejumlah orang, termasuk petinggi Kementerian Kominfo, setiap hari rabu. ***
