NTB.Suara.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan penghargaan atas kontribusi dan kepatuhan untuk pengajuan Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) kepada PT Windmolen (Ocean 5) sebagai pelaku usaha yang menjalankan operasionalnya di kawasan konservasi perairan laut Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan), di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB.
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) KKP, Firdaus Agung Kunto Kurniawan, bersama Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Imam Fauzi, di Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (8/7/2023).
"Penyerahan SIUPKK ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam beberapa hal, misalnya dalam kontek legalitas," kata Direktur KKHL, Firdaus Agung Kunto Kurniawan.
Menurutnya, pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk konservasi, di mana kelestarian ekosistem itu menjadi prioritas yang paling penting. Hal itu sesuai dengan arahan Menteri KKP.
Firdaus menambahkan menjaga kelestarian ekologi di kawasan konservasi perairan nasional menjadi hal yang utama. Sedangkan untuk manfaat sosial dan ekonominya akan datang dengan sendiri.
"Tentu semua yang memanfaatkan kawasan konservasi itu harus punya legalitas, salah satu yang harus dipenuhi adalah SIUPKK," ujarnya,
Ia menyebutkan penghargaan yang diberikan kepada PT Windmolen merupakan yang pertama karena karena pihaknya sedang menata kembali setelah pandemi COVID-19, di mana kegiatan-kegiatan di kawasan konservasi perairan nasional semaking meningkat.
Sebagai pengelola kawasan, lanjut Firdaus, pihaknya selalu siap menerima permohonan perizinan dan mengedukasi pelaku usaha untuk memenuhi persyarataran dan memahami aturan yang ditetapkan guna melindungi kawasan konservasi perairan nasional.
"Ini akan kita dorong terus untuk dikembangkan di pelaku usaha yang lain dan di kawasan konservasi yang lain," ucapnya.
Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi, menambahkan pengawasan sudah menjadi kegiatan umum yang terus dilakukan. Sebab, kejadian pelanggaran di kawasan Gili Matra setiap hari ada dan butuh penanganan yang tepat.
Menurut dia, keberadaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sudah cukup membantu. Begitu juga dengan keterlibatan aparat penegak hukum, seperti Polair, dan TNI Angkatan Laut juga menjadi satu solusi.
"Di samping yang utama adalah Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Itu kita akan coba padukan bagaimana supaya pengawasan penanganan kejadian yang mengarah kepada perusakan ekosistem atau yang lain bisa bisa tertangani," ujarnya.
Dalam acara tersebut, Direktur KKHL, Firdaus Agung Kunto Kurniawan, dan Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi, juga menyerahkan secara simbolis bantuan KOMPAK kepada Kelompok Meno Lestari, dan menyerahkan penghargaan mitra PNBP.
Jajaran KKP bersama dengan para pelaku usaha juga bersama-sama melakukan kegiatan bersih pantai (beach clean up) di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Gili Matra.
