Politik Emansipatoris di Pesantren, Belajar dari KH Imam Jazuli

Suara.com - Sekali waktu, ketika pikiran semakin membuncah, saya memberanikan diri mengajukan satu pertanyaan tajam kepada pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia: Kiai Haji Imam Jazuli. 

Terus terang, pertanyaan yang saya ajukan sebenarnya menjadi kegelisahan banyak orang, terutama yang mencintai beliau.

"Kiai, tidakkah panjenengan khawatir ketokohan panjenengan akan luntur akibat kritik-kritik tajam yang selalu 'update' panjenengan sampaikan melalui media sosial?" kata saya saat itu.

Lalu, saya terus mengajukan pertanyaan lanjutan, "Apakah panjenengan tidak merasa takut bila Pesantren Bina Insan Mulia akan ditinggalkan santri dan walisantri hanya karena kevokalan panjenengan di ruang publik?"

Mendengar itu, beliau tidak menunjukkan gurat kecemasan.

Sebaliknya, dengan ketenangan seorang pejuang yang sudah meyakini dirinya untuk memegang sebuah prinsip, dia memberikan jawaban yang melampaui logika pragmatis.

Bagi KH Imam Jazuli, keberadaan santri dan besarnya pesantren bukanlah alat tawar politik, melainkan amanah pendidikan yang harus dijaga kesuciannya dari kepentingan sektarian.

Dari sinilah, sebuah pelajaran besar tentang pendidikan politik bermula.

Pesantren BIMA Melampaui Politik

Para walisantri Bina Insan Mulia (BIMA) tidak perlu merasa khawatir atau ragu terhadap pernyataan-pernyataan vokal KH Imam Jazuli di media sosial.

Dinamika pemikirannya di ruang publik, sama sekali tidak mereduksi apalagi mengganggu stabilitas operasional pesantren.

Justru sikap kritis beliau adalah cerminan dari kecerdasan intelektual, yang juga ditanamkan dalam kurikulum pesantren.

Hingga saat ini, BIMA tetap tegak berdiri sebagai pesantren favorit yang unggul secara kompetitif.

Fokus utama lembaga ini tetap konsisten pada kualitas pengajaran dan prestasi akademik.

Alih-alih terpengaruh oleh hiruk-pikuk politik, BIMA justru semakin memantapkan diri dalam mencetak output santri yang mendunia.