Soal LCEV, Nissan Minta Pemerintah Belajar dari Malaysia

Suara.com - Nissan mengungkapkan ketertarikannya untuk mendatangkan lebih banyak lagi mobil berbahan bakar alternatif ke pasar Indonesia. Pabrikan ini ingin memanfaatkan skema insentif pajak dari peraturan low carbon emissions vehicle (LCEV) yang sedang digodok pemerintah.

Saat ini, Nissan baru mendatangkan satu mobil hibrida di pasar otomotif Indonesia yakni X-Trail Hybrid. Akan tetapi, kendaraan yang diluncurkan di Nusantara pada 2015 itu memiliki harga lebih dari setengah miliar rupiah tanpa insentif pajak sehingga pasarnya amat sangat kecil.

Sementara pemerintah kini sedang meramu regulasi LCEV untuk lebih mempromosikan dan menciptakan pasar bagi kendaraan berbahan bakar alternatif seperti mobil gas, hibrida, listrik di Tanah Air. Para agen pemegang merek (APM) mobil di Indonesia bahkan sudah diminta memberi saran mengenai regulasi, termasuk Nissan.

"Baru-baru ini, beberapa APM dapat surat dari Kementerian Perindustrian. Kami ditanya apa rencana kami mengenai LCEV. Setiap APM diminta usulan soal LCEV," ungkap Wakil Presiden Direktur Pemasaran dan Penjualan PT. Nissan Motor Indonesia (NMI) Davy J. Tuilan, Selasa (23/5/2017), di Jakarta.

Davy kemudian menegaskan bahwa Nissan melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Pasalnya, di pasar luar negeri, termasuk di pasar Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand, Nissan telah memasarkan banyak mobil berbahan bakar alternatif mulai dari gas hingga listrik.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan skema insentif pajak yang sesuai sehingga Nissan dapat mulai memasukkannya ke Indonesia.

"Untuk teknologinya, kami harus tunggu regulasinya dulu. Kami baru bisa hitung mana teknologi yang visible kalau regulasi itu ada," ujar dia.

General Manager Strategi Pemasaran dan Layanan Purnajual NMI Budi Nur Mukmin menambahkan, Nissan secara teknologi memiliki banyak opsi, dari mobil gas hingga listrik. Di Thailand, lini produk mobil gas Nissan bahkan ia klaim sebagai salah satu yang terlengkap di antara kompetitor.

Ia juga menyarankan pemerintah belajar regulasi sejenis di Malaysia yang sudah diterapkan terlebih dahulu.

"Sebelum pemerintah Malaysia mendorong produksi di dalam negeri bagi mobil-mobil ramah lingkungan, mereka mulai dengan CBU (impor). Mereka berikan insentif untuk mobil hibrida CBU. Jadi, paling tidak pasarnya terbentuk dulu, baru ketika pasar terbentuk kemudian bergeser ke produksi dalam negeri," paparnya.