Suara.com - PT Astra Honda Motor (AHM), pemegang merek sepeda motor Honda di Indonesia, mengaku belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait kasus dugaan praktik kartel di pasar skuter matik (skutik) yang dilakukan oleh AHM dan Yamaha di Indonesia.
Seperti diwartakan sebelumnya, MA pada 23 April 2019 memutuskan menolak kasasi AHM dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) yang sebelumnya dinyatakan terbukti melakukan praktik kartel dan melanggar Undang-Undang No 5 Pasal 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga.
"Kami baru tahu dari baca media saja. Tentunya kami sangat menghormati keputusan MA tersebut," kata GM Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin, di Jakarta, Senin (29/4/2019).
"Jika benar, kami akan mengambil langkah hukum berikutnya. Karena hingga saat ini kami belum menerima salinan putusan MA dan baru tahu dari media," ujar lanjut dia.
Adapun upaya kasasi Honda dan Yamaha itu diajukan setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, pada Desember 2017, menguatkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan bahwa kedua produsen sepeda motor Jepang itu melakukan praktik kartel harga jual skuter matik (skutik) 110-125 cc di Indonesia.
KPPU sendiri menetapkan Honda dan Yamaha bersalah dalam kasus tersebut pada Februari 2017 di Jakarta. Dalam perkara itu Honda diwajibkan membayar denda sebesar Rp 22,5 miliar sementara Yamaha harus membayar denda senilai Rp 25 miliar.
