Perdana Menteri Inggris Desak POTUS Tak Berlakukan Tarif Ekspor Mobil

RR Ukirsari Manggalani
Perdana Menteri Inggris Desak POTUS Tak Berlakukan Tarif Ekspor Mobil
Perdana Menteri baru Inggris, Boris Johnson tiba di 10 Downing Street di London (24/7/2019), pada hari ia secara resmi ditunjuk sebagai Perdana Menteri Inggris [AFP/Adrian Dennis].

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson menelpon POTUS agar tak dikenai tarif produk otomotif.

Suara.com - Selain perang dagang dengan China yang dilakukan pemerintahan Amerika Serikat di bawah pemerintahan President of The United States (POTUS) Donald Trump, sederet kebijakan bidang ekonomi terus dilakukannya atas berbagai negara.

Seperti dikutip kantor berita Antara dari Reuters (6/11/2019), mulai Oktober 2019, Amerika Serikat menerapkan tarif 25 persen terhadap wiski Skotlandia dan produk Eropa lainnya. Hal ini adalah balasan atas subsidi Uni Eropa untuk pesawat berskala besar.

Sosok Jaguar I-Pace EV400 AWD, mulai grille sampai velg [Suara.com/ukirsari Ingram].
Sosok Jaguar I-Pace EV400 AWD, mulai grille sampai velg. Sebagai ilustrasi produk Inggris atau Britania Raya [Suara.com/ukirsari Ingram].

Dalam kesempatan yang berbeda, pemerintahan Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap kendaraan dan suku cadang Uni Eropa. White House di Washington D.C akan memutuskan apakah pihaknya bakal memberlakukan pajak ini mulai 14 November 2019. Tarif itu pernah ditunda hingga enam bulan, dan para pakar perdagangan memperkirakan hal itu mungkin bakal terulang kembali.

Karena itu, Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris telah menyampaikan via telepon, bahwa ia meminta POTUS Donald Trump agar mencabut tarif sejumlah produk termasuk wiski Skotlandia, kata juru bicara Downing Street melalui pernyataan tertulis, Selasa (5/11/2019).

Dalam pernyataan ini juga disebutkan bahwa Perdana Menteri Boris Johnson juga mendesak POTUS untuk tidak memberlakukan tarif terhadap ekspor mobil.

"Kedua pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperkuat Kemitraan Khusus melalui perjanjian perdagangan bebas bilateral yang solid setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa," demikian pernytaan yang diberikan oleh pihak White House di Washington D.C.

Sedikit catatan soal besaran 25 persen tarif produk otomotif dari POTUS. Bila sungguh-sungguh diberlakukan untuk Britania Raya, maka akan menjadi sanksi produk otomotif di negara ketiga. Sebelumnya, negara pertama adalah Meksiko. Juga berupa sanksi atas produk otomotif senilai 25 persen, bila negara itu tidak bisa mengontrol imigran gelap dari Meksiko ke Amerika Serikat. Sesudahnya adalah China, sebagai bagian dari perang dagang Negara Paman Sam, dengan negara Tirai Bambu.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS