Suara.com - Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk beralih ke mobil listrik yang lebih ramah lingkungan.
Untuk itu pemerintah memberikan berbagai macam insentif, salah satunya melalui pajak 0 persen.
Namun demikian, Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Riyanto menilai, pajak 0 persen saja tidak cukup.
Karena pada dasarnya harga mobil listrik masih akan tinggi jika tidak didukung dengan penurunan suku bunga.
"Memang salah satu strategi yang diusulkan oleh Kementerian Maritim dan Investasi untuk mendorong pasar ini (kendaraan listrik). Dari OJK dan BI memang 0 persen, tapi sebenarnya yang ditunggu adalah suku bunga. Karena jika suku bunganya masih tinggi dan tenor juga sama itu sama saja angsurannya juga berat," ujar Riyanto, saat bincang virtual bersama Forwot, baru-baru ini.
Dengan demikian, sambung Riyanto, konsumen akan menanggung beban besar karena angsurannya sangat berat. Jadi sebaiknya suku bunga harus dibedakan sebagai insentif .
"Untuk itu yang membeli kendaraan listrik harus diberikan suku bunga yang lebih rendah," katanya.
Lanjut Riyanto, bila biasanya suku bunga 12 sampai 134 persen, mungkin bisa dikasih hanya 5 persen. Bisa saja untuk merangsang insentif, pemerintah memberikan suku bunga 0 persen.
Selisihnya nanti dengan suku bunga 0 persen tenornya juga bisa lebih panjang. Tapi mungkin masalahnya mobil listrik ini sangat tergantung dari umur baterai kalau kldia lewat tenornypa dari umur baterai akan sulit.
Baca Juga: Harga Mobil Listrik Masih Terlalu Mahal, Hambat Perkembangan di Indonesia
"Tenor baterai bisa 8 sampai 10 tahun tergantung ada garansinya, jadi itu insentifnya," tutup Riyanto.
