Suara.com - Pemerintah Jerman sedang mempertimbangkan untuk menghapus insentif mobil hybrid dan mobil listrik.
Menurut Automotive News, Kementerian Ekonomi Jerman ingin mengakhiri subsidi untuk kendaraan hybrid pada akhir 2022 dan memangkas insentif kendaraan listrik sebesar 33 persen mulai 2023.
Rencana yang digagas pemerintah Jerman ini langsung mendapat penolakan dari para profesional industri otomotif.
![Ilustrasi mobil hibrida. [Pixabay]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/07/26/51363-mobil-hibrida.jpg)
Kepala lobi pembuatan mobil VDA, Hildegard Mueller, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa plug-in hybrid (PHEV) berfungsi sebagai pelopor untuk transisi menuju kepada mobilitas listrik.
"Menghapus subsidi akan membahayakan peningkatan mobilitas listrik dan mengabaikan realitas konsumen di Jerman," ujar Hildegard Mueller.
Namun Menteri Ekonomi Jerman, Robert Habeck berpendapat bahwa PHEV atau plug-in hybrid dapat dipasarkan dan tidak lagi membutuhkan tambahan insentif dari pemerintah.
"Dengan begitu pemerintah bisa lebih fokus memberikan dukungan terhadap mobil elektrik dan perlindungan iklim," ungkapnya dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, juru bicara kebijakan transportasi, Bernd Reuther menegaskan, partai koalisi yang saat ini berkuasa tidak boleh menyimpang dari rencana awal.
Karena kendaraan hybrid berkontribusi untuk mencapai tujuan iklim yang lebih baik.
Baca Juga: Honda Targetkan Miliki 30 Model Mobil Listrik pada 2030
"Kita harus membuat transisi ke kendaraan ini semenarik mungkin dan mensubsidi mereka sesuai dengan kebutuhannya," papar Reuther.
Sebagai catatan, mobil listrik ditenagai baterai dan murni mengandalkan energi listrik dari pasokan baterai. Sementara mobil hybrid mengandalkan motor listrik yang ditenagai baterai, bekerja bersama mesin konvensional dan dioperasikan bersama atau terpisah bergantian. Sedangkan PHEV mirip hybrid, namun menggendong baterai lebih besar, dan bisa diisi ulang menggunakan charger rumahan.
