Garasi Presiden pun Minder: 1 Motor Honda SYL Setara dengan Harga Seluruh Mobil dan Motor Jokowi

Suara.com - Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) masih mencuri perhatian publik, terutama terkait koleksi kendaraan mewahnya, baik mobil maupun motor.

Pada pekan ini KPK menyita tiga lagi kendaraan milik SYL di Makassar, termasuk di antaranya sebuah Honda X-ADV bermesin 750 cc. Motor bongsor ini diluncurkan Astra Honda Motor pada 2019 lalu dengan harga Rp 450 juta OTR Jakarta.

Harga itu, uniknya, setara dengan nilai seluruh koleksi kendaraan Presiden Joko Widodo - mantan bos SYL - baik motor maupun mobil.

Perbesar

Diketahui dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke KPK pada Maret 2024 lalu, Jokowi mengungkapkan memiliki koleksi kendaraan mobil maupun motor dengan nilai ditaksir Rp 432 juta.

Kendaraan Jokowi itu adalah pikap Suzuki tahun 1997 seharga Rp 10 juta; truk Isuzu tahun 2002 senilai Rp 40 juta; sedan Mercedes Benz tahun 2004 senilai Rp 125.000.000; sedan Mercedes-Benz tahun 1996 senilai Rp 60 juta; truk Isuzu tahun 2002 senilai Rp 30 juta; Nissan Grand Livina tahun 2010 senilai Rp 65 juta; dan Nissan Juke tahun 2012 senilai Rp 100 juta.

Jokowi hanya melaporkan satu unit motor, yakni Yamaha Vega tahun 2001 dengan harga taksiran Rp 2 juta saja. Bandingkan dengan motor Honda X-ADV SYL yang harga bekasnya saja di pasaran kini di kisaran Rp 235 juta.

Adapun Honda X-ADV sudah tak dijual lagi di Indonesia.

Tentu saja Honda X-ADV 750 bukan satu-satunya motor mewah SYL. Ia juga diketahui memiliki motor Harley Davidson. Selain itu, KPK juga sudah menyita dari SYL beberapa mobil mewah seperti dua Mercedes-Benz Sprinter, Suzuki Jimny dan Mitsubishi Pajero.

Dalam LHKPN tahun lalu, SYL melaporkan koleksi kendaraan dengan nilai Rp 1,47 miliar. Ia diketahui memiliki beberapa mobil mewah, antara lain Toyota Alphard (2004); sedan Mercedes-Benz (2004); dan Jeep Cherokee.

Baca Juga: Cucu SYL Digaji Rp10 Juta Oleh Kementan, Berapa Gaji Tenaga Ahli Sekjen yang Benar Sesuai Aturan?