Suara.com - Awal tahun ini, Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen untuk barang dan jasa yang masuk kategori mewah.
Kebijakan ini langsung berdampak pada berbagai sektor, termasuk pasar otomotif Indonesia.
Khusus kendaraan mewah, kenaikan PPN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2021.
Kendaraan dengan kapasitas silinder tertentu, baik roda empat maupun roda dua, menjadi sasaran pajak tambahan ini.
Tarif PPN untuk Kendaraan Mewah
Menurut aturan tersebut, kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin hingga 3.000 cc dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan tarif beragam, mulai dari 15 persen hingga 40 persen, tergantung spesifikasinya.
Sementara untuk kendaraan bermesin 3.000-4.000 cc, tarif PPnBM melonjak hingga 70 persen.
Tidak hanya mobil, motor berkapasitas lebih dari 250 cc juga masuk dalam daftar.
Motor dengan kapasitas 250-500 cc dikenai tarif PPnBM sebesar 60 persen, sementara motor di atas 500 cc, seperti motor khusus untuk medan ekstrem, dikenai pajak hingga 95 persen.
Klarifikasi Presiden Prabowo
Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
"Pesawat jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah sangat mewah adalah contoh barang yang dikenakan tarif baru ini. Sementara barang dan jasa non-mewah tetap pada tarif PPN sebelumnya," jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keadilan fiskal, dengan membebankan pajak lebih tinggi pada konsumen kelas atas tanpa mengganggu masyarakat umum.
Untuk Anda yang berencana membeli kendaraan mewah, siapkan anggaran ekstra!
TERPOPULER
