Masa Depan Sepeda Motor Listrik Indonesia di Tengah Belum Pastinya Subsidi Pemerintah

Suara.com - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mengungkapkan, berakhirnya program bantuan pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta telah menimbulkan tantangan besar bagi industri sepeda motor listrik di Indonesia. 

Menurut Ketua Umum AISMOLI, Budi Setiyadi, saat ini telah terjadi perlambatan produksi karena masih ada stok yang belum diserap. Alhasil perencanaan jangka panjang yang telah dibuat oleh industri sejak program subsidi berjalan, mengalami tantangan dalam realisasinya. 

"AISMOLI berharap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat fokus kepada program yang dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan berdampak langsung," ujar Budi, Sabtu (3 Mei 2025).

Ia menambahkan, produsen sepeda motor listrik kini bertransformasi dengan strategi masing-masing untuk mengatasi "hold buying" dari masyarakat yang masih menanti program subsidi. Sebagian produsen mulai berfokus pada target pasar bisnis dan mengembangkan inovasi produk yang memenuhi kebutuhan pasar dengan harga terjangkau. 

Komunikasi mengenai keunggulan teknologi motor listrik yang memberikan banyaknya penghematan dari bahan bakar, biaya servis dan pajak tahunan untuk penggunanya, semakin ditingkatkan. 

"Momentum ini perlu didukung oleh pemangku kepentingan dalam ekosistem sepeda motor listrik terutama pemerintah sebagai pemangku kebijakan," kata Budi.

AISMOLI mendesak pemerintah untuk membuat peta jalan kendaraan listrik (khususnya sepeda motor listrik) dan fokus membantu pertumbuhan supply chain industri sepeda motor listrik. Dengan membangun ekosistem dan supply chain secara efektif, diharapkan industri dapat memproduksi sepeda motor listrik yang terjangkau dan memiliki kualitas yang handal. Selain itu SPKLU sepeda motor listrik perlu diperbanyak.

Pemerintah juga perlu serius menyiapkan industri lokal agar dapat memproduksi produk hulu ke hilir dengan kualitas yang baik. 

Lebih lanjut, AISMOLI memohon pemerintah mendukung pertumbuhan sepeda motor listrik melalui kebijakan-kebijakan non-fiskal seperti pembebasan dari aturan ganjil genap, penerapan Electronic Road Pricing (ERP) berdasarkan sumber penggerak kendaraan ramah lingkungan diruas jalan tertentu, zona parkir gratis khusus sepeda motor listrik, kemudahan pengurusan surat-surat dan perizinan, pengaturan lembaga pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik dan program-program non-fiskal lainnya.

"Pemerintah dapat berperan sebagai pengarah dalam mengoordinasikan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem sepeda motor listrik," pungkas Budi.

Subsidi Sepeda Motor Listrik

Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkap skema subsidi untuk sepeda motor listrik pada 2025. Subsidi tersebut sebagai bagian dari lima paket stimulus ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Skema insentif yang disalurkan untuk sepeda motor listrik pada tahun ini berupa subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP). Artinya, skema tersebut berbeda dengan yang telah diberlakukan pada 2024 lalu, yakni sepeda motor listrik mendapatkan subsidi sebesar Rp7 juta per unit. 

Hal tersebut disampaikan Prabowo melalui Keterangan Pers Tentang Kewajiban Menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Dalam Negeri.

"Lima, paket stimulus ekonomi, yaitu diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida, subsidi pajak DTP motor listrik, PPh DTP sektor padat karya," ujar Prabowo