Infografis
Peraturan tersebut mengatur penggunaan pelat nomor khusus bagi anggota DPR sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kelancaran tugas-tugas konstitusional mereka.
Jadi, pelat khusus ini bukan sekadar simbol status, tetapi juga alat pendukung kerja yang sah dan terukur.
Fenomena pemalsuan pelat ini mencerminkan realitas sosial yang menarik: semakin eksklusif suatu atribut, semakin besar pula godaan untuk menirunya. Layaknya barang bermerek, pelat nomor khusus ini justru menjadi incaran karena keunikannya.
Sayangnya, dalam konteks kendaraan dan identitas resmi, pemalsuan bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
Dengan kebijakan ini, DPR berharap dapat mempersempit ruang gerak para pemalsu. Ini sekaligus menunjukkan bahwa lembaga legislatif serius menjaga kredibilitas serta keamanan simbol-simbol kelembagaannya.
Peluncuran pelat nomor baru untuk anggota DPR bukan sekadar perubahan visual—ia membawa pesan kuat tentang kesetaraan di mata hukum. Integrasi pelat ini dengan sistem tilang elektronik jadi bukti nyata bahwa para wakil rakyat tak menuntut perlakuan istimewa dalam urusan lalu lintas.
Meskipun memakai pelat khusus, mereka tetap bisa ditindak jika melanggar aturan. Ini langkah positif yang menunjukkan bahwa hukum seharusnya mengikat semua warga negara, tak peduli jabatan atau posisi sosial.
Nah, buat kamu yang tergoda ingin tampil beda dengan pelat ala DPR, coba pikir ulang. Daripada repot-repot cari jalan pintas yang bisa berujung masalah, kenapa nggak salurkan ambisi itu untuk benar-benar jadi bagian dari parlemen?
Siapa tahu, lima tahun ke depan kamu bisa duduk di kursi dewan dengan pelat resmi hasil kerja keras sendiri. Lebih keren, lebih legal, dan jelas lebih membanggakan.
Baca Juga: Sempat Heboh Karena Nunggak Pajak, Lexus Milik Dedi Mulyadi Berubah Pelat Nomor
