Berencana Datangkan Mobil Hybrid, BAIC Harapkan Bisa Bebas Ganjil Genap

Suara.com - BAIC Indonesia berharap pemerintah bisa memberikan kelonggaran yang sama terhadap mobil hybrid, khususnya aturan bebas ganjil-genap (gage) layaknya mobil listrik.

Hal ini disampaikan langsung Founder PT JHL International Otomotif (JIO) sebagai pemegang merek BAIC di Indonesia, Jerry Hermawan Lo, dalam sambutannya di acara peresmian produksi mobil BJ40 Plus di Purwakarta.

“Kami ada sedikit usul untuk pemerintah, kalau bisa mobil hybrid juga bisa dihilangkan ganjil-genapnya dan mendapatkan plat lis biru supaya ada daya saingnya,” ujar Jerry, belum lama ini, Jumat (6 Juni 2025).

Dijelaskan oleh Jerry, mobil seperti BAIC BJ40 adalah mobil off-road yang dirancang untuk melibas medan berat, sehingga tidak memungkinkan secara penuh mengandalkan motor listrik.

Mobil petualang yang sepenuhnya berbasis listrik berpotensi menghadapi kesulitan pengisian daya terutama di daerah terpencil seperti pegunungan, mengingat jumlah SPKLU di Indonesia belum merata.

“Makanya tolong diusulkan ke pemda soal penghapusan ganjil-genap ini terutama di kota-kota besar, soalnya mobil hybrid akan kami produksi di tahun-tahun yang akan datang,” harapnya.

Kendaraan Bebas Ganjil Genap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan ganjil-genap untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Aturan ini membatasi kendaraan roda empat berdasarkan angka terakhir pada plat nomornya dan tanggal saat itu.

Meskipun begitu, tidak semua kendaraan harus mengikuti aturan ini. Ada beberapa jenis mobil yang dikecualikan dari pembatasan ganjil genap sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) 51 Tahun 2020:

Mobil Listrik: Pengecualian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Kendaraan Disabilitas: Mobil yang memiliki stiker khusus yang menandakan pemiliknya adalah penyandang disabilitas.

Ambulans: Kendaraan darurat yang berfungsi untuk membawa pasien.

Pemadam Kebakaran: Kendaraan darurat yang digunakan untuk memadamkan api.

Angkutan Umum Berpelat Kuning: Kendaraan yang digunakan untuk layanan transportasi publik.

Sepeda Motor: Kendaraan roda dua tidak termasuk dalam sistem ganjil-genap.

Truk Tangki Bahan Bakar: Kendaraan khusus untuk mengangkut bahan bakar.

Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara: Ini mencakup mobil yang digunakan oleh Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK.

Kendaraan Berpelat Merah, TNI, dan Polri: Kendaraan dinas pemerintah, militer, dan kepolisian.

Kendaraan Tamu Negara: Mobil yang digunakan oleh pemimpin dan pejabat asing yang sedang dalam kunjungan kenegaraan.

Kendaraan Evakuasi Kecelakaan: Kendaraan yang digunakan untuk menangani dan mengevakuasi korban atau lokasi kecelakaan.

Kendaraan Pengangkut Uang Bank Indonesia: Mobil yang bertugas mendistribusikan uang antar bank dan mengisi ATM, dengan pengawasan petugas Polri.

Kendaraan untuk Keperluan Tertentu Berdasarkan Kebijakan Kepolisian Negara: Kendaraan lain yang mendapatkan pengecualian khusus dari pihak kepolisian.

Pengecualian ini bertujuan untuk memastikan fungsi-fungsi vital dan layanan darurat tidak terhambat oleh kebijakan ganjil-genap, sekaligus mendukung inisiatif ramah lingkungan.

Selain dari jenis mobil tersebut, jika melanggar aturan ganjil genap yang sedang berlaku akan dikenakan sanksi tilang. Peraturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bahwa pelanggar ganjil genap akan dikenai biaya denda dengan nominal Rp500.000. Bila mengacu aturan di atas, mobil hybrid memang belum mendapat keistimewaan untuk terbebas dari aturan ganjil genap seperti yang diharapkan BAIC Indonesia.