Bikin Iri? Di Indonesia Sempat Naik, Harga Bensin Kini Malah Turun di Malaysia

Suara.com - Di tengah kabar kenaikan harga bahan bakar di Indonesia pada bulan Juni lalu, Malaysia justru mengambil langkah berbeda.

Pemerintah Negeri Jiran secara resmi menurunkan harga bensin RON95 menjadi RM1.99 per liter, atau sekitar Rp7.660 jika dikonversi dengan kurs saat ini (1 Ringgit Malaysia = Rp3.849,88).

Langkah ini menjadi bagian dari program rasionalisasi subsidi bahan bakar yang tengah digodok oleh pemerintah Malaysia, menurut laporan Autobuzz Malaysia.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menegaskan bahwa skema subsidi baru ini akan menguntungkan sekitar 18 juta warga Malaysia, terutama kalangan muda dan pekerja sektor informal seperti driver ojek online dan kurir.

Meski mekanisme detailnya baru akan diumumkan akhir September 2025, harga baru ini sudah mulai diberlakukan sebagai bagian dari transisi menuju subsidi yang lebih tepat sasaran.

Sebagai perbandingan, harga bensin di Indonesia saat ini masih berada di level yang cukup tinggi. Pertalite, yang merupakan jenis bensin bersubsidi, dijual Rp10.000 per liter.

Sementara untuk harga Pertamax, yang menjadi pilihan utama bagi pengguna mobil pribadi, dibanderol Rp12.500 per liter di SPBU Pertamina.

Bahkan di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo, harga bensin RON92 hingga RON95 berkisar antara Rp12.600 hingga Rp13.300 per liter.

Artinya, harga bensin RON95 di Malaysia saat ini lebih murah sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per liter dibandingkan dengan harga bensin setara di Indonesia.

Padahal, RON95 adalah jenis bensin dengan kualitas tinggi yang biasa digunakan oleh kendaraan modern. Ini tentu menjadi sorotan menarik, terutama bagi masyarakat Indonesia yang merasa beban pengeluaran bahan bakar makin berat.

Namun, perlu dicatat bahwa harga RM1.99 per liter di Malaysia hanya berlaku bagi warga yang memenuhi kriteria subsidi.

Pemerintah Malaysia juga akan menerapkan sistem baru bernama “T15”, yang akan mengecualikan 15% kelompok berpenghasilan tertinggi dari subsidi bahan bakar.

Mereka, bersama dengan warga asing dan kalangan ultra kaya, akan dikenakan harga pasar yang saat ini berada di kisaran RM2.62 per liter, atau sekitar Rp10.080, yang tak jauh beda dari harga Pertalite di Indonesia.

Langkah Malaysia ini merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran. Pemerintah setempat mencatat bahwa subsidi RON95 telah menghabiskan hampir RM20 miliar per tahun selama 2023 dan 2024.

Dengan pendekatan subsidi yang lebih terarah, mereka berharap bisa mengurangi pemborosan dan mengalokasikan dana ke sektor lain yang lebih membutuhkan.

Sementara itu, di Indonesia, wacana penghapusan Pertalite dan peralihan ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti Pertamax Green masih terus bergulir.

Namun, harga bahan bakar yang tinggi tetap menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang belum sepenuhnya beralih ke kendaraan listrik atau bahan bakar alternatif.

Di Waktu yang Sama, Pertamina Tersandung Kasus

Dugaan korupsi sistematis di tubuh PT Pertamina (Persero) kembali mencuat ke publik, terutama setelah Kejaksaan Agung menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka.

Sorotan ini semakin tajam ketika Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengungkap berbagai modus yang diduga merugikan keuangan negara dalam skala luar biasa.

Ia menyebut praktik-praktik licik tersebut telah berlangsung lama dan berpotensi menggerogoti anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.

Menurut Yusri, estimasi kerugian negara terus meningkat seiring waktu. Pada Februari, angka yang disebut mencapai Rp193,7 triliun, namun pada Juli melonjak menjadi Rp285 triliun.

Lonjakan ini menunjukkan betapa masifnya potensi kebocoran yang terjadi di BUMN energi tersebut, dan mengindikasikan bahwa praktik korupsi bukan hanya insidental, melainkan terstruktur dan mengakar.

Menariknya, lembaga audit negara juga memiliki versi lain terkait kerugian tersebut. Yusri mengutip temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan angka sekitar 2,7 miliar USD ditambah Rp25 triliun, atau setara dengan Rp69–70 triliun.

Perbedaan angka ini memperlihatkan kompleksitas dalam mengungkap skala kerugian, sekaligus memperkuat urgensi transparansi dan reformasi di sektor energi nasional.