Negara Ini Mulai Siapkan Skema Penjatahan Bensin Dampak Krisis Bahan Bakar Global

Suara.com - Pemerintah Australia kini tengah berupaya meredam kekhawatiran publik setelah mengakui bahwa kemungkinan opsi penjatahan bahan bakar akan dilakukan oleh pemerintah. Ketegangan konflik yang melibatkan Iran di Selat Hormuz menjadi pemicu utama terganggunya jalur distribusi minyak dunia yang membuat pasokan bahan bakar global ikut terganggu. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan bensin pertama kali di Australia sejak tahun 1979.

Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles menyatakan bahwa situasi ini sangat bergantung pada durasi konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

“Jelas [kemungkinan penjatahan] adalah opsi dari berapa lama konflik ini berlanjut, dan itu bukan sesuatu yang dapat saya jawab soal apa yang akan terjadi,” ungkap Marles, dikuti dari Carscoops, Jumat (20/3/2026).

Ia mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang justru akan memperburuk keadaan.

“Kami mengambil langkah-langkah yang sedang kami lakukan saat ini, dan ini hanya masalah bagaimana orang-orang menjalankan aktivitas mereka seperti biasa dan dengan tenang,” tambah Marles untuk meyakinkan stok bahan bakar sebenarnya masih mencukupi jika digunakan secara normal.

Fenomena kehabisan stok di beberapa SPBU lokal dilaporkan bukan karena kelangkaan murni melainkan akibat lonjakan permintaan atau panic buying dari para pengemudi. Guna menjaga stabilitas mobilitas masyarakat, otoritas setempat telah melepaskan sekitar 20 persen dari cadangan bahan bakar nasional ke pasar.

Selain itu, aturan kualitas bensin juga dilonggarkan sementara dengan mengizinkan kandungan sulfur yang lebih tinggi agar pasokan tetap tersedia di pompa pengisian.

Di sisi lain, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia mulai memperketat pengawasan terhadap para pengecer bensin besar. Langkah ini diambil setelah terjadi lonjakan harga tajam di berbagai wilayah yang sangat membebani para pemilik kendaraan.

Pemerintah memperingatkan akan menjatuhkan sanksi berat bagi pihak yang memanfaatkan situasi krisis ini untuk meraup keuntungan tidak wajar. Denda bagi pelanggar dikabarkan telah meningkat dua kali lipat sejak konflik tersebut pecah demi melindungi konsumen dari praktik nakal bahan bakar di tengah ancaman krisis energi dunia.