Pajak Mobil Listrik di Jawa Barat Hanya Ditunda Sementara Sampai Ekonomi Pulih

Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak bagi kendaraan listrik. Kebijakan ini menyusul instruksi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa insentif pajak tersebut mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama atau BBN bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri tertanggal 24 April 2026 yang mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan melalui pemberian insentif fiskal.

“Pajak mobil listrik ditunda dulu sampai ekonomi normal, sampai krisis global berakhir,” ujar Dedi saat memberikan keterangan mengenai kebijakan tersebut, Senin (4/5/2026).

Menurut beliau penundaan ini bersifat sementara dan bertujuan untuk memperkuat ekosistem kendaraan energi terbarukan di tanah air. Dinamika politik internasional seperti ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat dinilai berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipatif agar minat masyarakat terhadap teknologi hijau tidak menurun.

Meskipun saat ini dibebaskan Dedi menegaskan bahwa pajak untuk mobil maupun motor listrik tidak dihapus secara permanen. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi pasar dan pertumbuhan ekonomi sebelum kembali menerapkan pungutan pajak tersebut di masa depan.

“Nanti kalau ekonominya sudah normal, krisis global sudah berakhir, ya pasti dikenakan pajak lah,” tegasnya menambahkan.

Kebijakan penundaan pajak ini diharapkan menjadi angin segar bagi warga di kota-kota besar seperti Bandung dan sekitarnya yang berencana beralih ke kendaraan listrik. Dengan adanya keringanan biaya operasional tersebut diharapkan percepatan transisi menuju energi bersih dapat berjalan lebih maksimal di wilayah Jawa Barat.