Mitos atau Fakta? Pajak Mobil Hybrid Lebih Mahal Ketimbang Kendaraan Bensin

Suara.com - Banyak orang tertarik beralih ke mobil hybrid karena efisiensi bahan bakar yang luar biasa, namun sering kali ragu saat memikirkan besaran pajak tahunannya. Padahal, memahami skema pajak kendaraan berteknologi ganda ini sangat penting agar Anda tidak termakan mitos yang beredar.

Perdebatan mengenai kendaraan elektrifikasi sering kali hanya mentok pada seberapa irit bensin yang digunakan.

Banyak calon pembeli mundur teratur karena asumsi bahwa teknologi mutakhir pada mobil hybrid (HEV) otomatis akan membuat tagihan pajak ke negara ikut membengkak.

Padahal, struktur pajak otomotif di Indonesia telah mengalami perombakan besar demi mendukung pelestarian lingkungan.

Agar tidak bingung, mari kita bedah satu per satu bagaimana sebenarnya perbandingan beban pajak mobil hybrid dibandingkan mobil bermesin bensin konvensional (ICE).

1. Selamat Tinggal Pajak Kapasitas Mesin, Halo Pajak Emisi!

Zaman dahulu, tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) murni dihitung berdasarkan bentuk bodi dan besaran cc mesin.

Namun, paradigma ini telah bergeser sejak berlakunya PP Nomor 74 Tahun 2021. Kini, pemerintah menerapkan skema Carbon Tax atau pajak berbasis emisi gas buang.

Dalam aturan baru ini, kendaraan dengan emisi rendah mendapat "karpet merah".

Mobil bensin konvensional umumnya dikenakan tarif PPnBM mulai dari 15 persen ke atas. Sebaliknya, mobil hybrid justru mendapat keistimewaan dengan tarif PPnBM hanya di kisaran 6 persen hingga 7 persen.

Secara teori, potongan pajak penjualan ini sangat membantu menekan harga On-The-Road (OTR) untuk menutupi mahalnya biaya komponen baterai ganda. Jadi, untuk urusan pajak pembelian, mobil hybrid jelas menang telak!

2. Misteri Pajak Tahunan (PKB) yang Terasa Lebih Mahal

Jika pajak penjualannya murah, kenapa tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di STNK sering kali nominalnya lebih besar? Jawabannya ada pada variabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Mobil hybrid menggendong dua mesin (motor listrik dan mesin bensin) beserta baterai, sehingga harga dasar (aset) mobil ini secara otomatis lebih tinggi dibandingkan mobil bensin di kelas yang sama.

PKB dihitung dari persentase kepemilikan (misalnya 2 persen) dikalikan dengan NJKB.

Mari pakai logika sederhana: Sebuah mobil hybrid punya NJKB Rp400 juta, sementara versi bensinnya hanya Rp300 juta. Dengan tarif persentase pajak yang sama, hasil kali nominal rupiah mobil hybrid tentu akan lebih besar.

Inilah yang sering membuat masyarakat menggeneralisasi bahwa "pajak hybrid itu mahal". Padahal, persentase pajaknya tidak diskriminatif, murni karena nilai aset mobil Anda memang lebih mewah dan mahal.

3. Keuntungan Ganda: Insentif Daerah dan Bebas Ganjil-Genap

Jangan terburu-buru menyimpulkan sebelum melihat gambaran besarnya. Pemerintah daerah di berbagai provinsi kini semakin agresif mendukung era elektrifikasi.

Beberapa daerah memberikan diskon spesial untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khusus kendaraan ramah lingkungan.

Lebih menariknya lagi, bagi Anda yang tinggal atau beraktivitas di kota besar seperti Jakarta, mobil hybrid memberikan "tiket emas" berupa pengecualian aturan ganjil-genap.

Keuntungan non-finansial ini bernilai sangat tinggi karena mampu memangkas waktu tempuh, biaya tol, hingga tekanan stres di jalan.

Memang benar angka pada lembar pajak tahunan mobil hybrid mungkin terlihat sedikit lebih tinggi karena harga unitnya yang premium.

Namun, jika dihitung secara kumulatif, mulai dari penghematan bensin harian, diskon PPnBM, hingga kebebasan dari ganjil-genap, total biaya kepemilikan mobil hybrid dalam jangka panjang justru jauh lebih kompetitif dan menguntungkan.

Jadi, sudah siap beralih ke mobil ramah lingkungan tanpa takut dibayangi mitos pajak mahal?