Apa Itu Jalan Berbayar? Wacana Dedi Mulyadi Guna Hapus Pajak Kendaraan

Suara.com - Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghapus pajak kendaraan dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar sukses memicu polemik publik. Rencana ini menjadi angin segar bagi warga yang merasa rugi membayar pajak tahunan penuh meski mobil sering menganggur.

Sistem ini mengubah cara kita memandang kepemilikan aset kendaraan bermotor di Indonesia. Konsepnya meniru skema pay-as-you-go yang mirip dengan sistem tagihan listrik pascabayar.

Artinya, dompet Anda baru akan terkuras jika rutin melintasi kawasan padat lalu lintas. Pemilik mobil koleksi atau kendaraan akhir pekan jelas sangat diuntungkan secara finansial.

Bukan Jalan Tol Biasa: Senjata Anti-Macet

Banyak pihak salah kaprah menyamakan sistem ini dengan infrastruktur jalan tol konvensional. Keduanya memiliki filosofi dan fungsi yang saling bertolak belakang.

Menurut laporan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), tol berfungsi mengembalikan biaya investasi pembangunan. Sedangkan jalan berbayar murni bertujuan menekan volume kendaraan pribadi.

Sistem bernama Electronic Road Pricing (ERP) ini diterapkan pada jalan arteri perkotaan yang sudah eksis. Target utamanya semata-mata mengusir kemacetan dan menurunkan polusi udara.

Teknologi Siluman Tanpa Gerbang Antrean

Lupakan bayangan harus mengerem lambat untuk sekadar menempelkan kartu uang elektronik. Skema jalan berbayar mengusung teknologi yang jauh lebih mutakhir dan praktis.

Perangkat Automatic Plate Number Recognition (ANPR) akan memindai kendaraan secara nirkabel saat melintas. Anda tetap bisa berkendara dalam kecepatan normal tanpa hambatan sama sekali.

Kamera otomatis langsung memotong saldo dari pelat nomor atau unit elektronik di dalam kabin. Tidak ada lagi drama palang macet atau antrean panjang mengular.

Tarif Dinamis dan Keadilan Ruang Aspal

Daya tarik utama wacana di Jawa Barat ini ada pada fleksibilitas tarif hariannya. Nominal biaya sangat bergantung pada waktu, dimensi, dan bobot kendaraan.

Melintas saat jam sibuk masuk kantor pasti akan menguras saldo lebih banyak. Mobil SUV bongsor juga diwajibkan membayar lebih mahal dibanding city car mungil.

"Semakin berat kendaraannya, semakin tinggi kewajiban membayarnya," tegas Dedi Mulyadi mengenai konsep ini. Keadilan ruang jalan pun akhirnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.