- Pemerintah Indonesia merencanakan pembatasan pembelian Pertalite untuk masyarakat kaya pada 11 Agustus 2026.
- Menteri ESDM dan Menteri Keuangan menetapkan warga pada desil 9 dan 10 dilarang membeli Pertalite.
- Masyarakat dapat mengecek status desil mereka melalui situs Kemensos, aplikasi, atau kantor kelurahan.
Suara.com - Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar mematangkan rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Langkah ini diambil agar anggaran subsidi yang bernilai ratusan triliun rupiah bisa dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Menariknya, acuan yang digunakan untuk menyaring siapa saja yang boleh membeli Pertalite ini adalah sistem desil kesejahteraan keluarga.
Pertemuan antara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa aturan baru ini ditargetkan untuk melarang masyarakat kelas atas membeli Pertalite.
Mengapa Kelompok Desil Menjadi Penentu?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa rencana pembatasan subsidi BBM Pertalite ini secara spesifik menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 9 dan desil 10, yaitu kategori warga kaya dan sangat kaya.
Selama ini, penyaluran BBM bersubsidi dinilai tidak tepat sasaran karena masyarakat dari kelompok desil atas masih ikut menikmati fasilitas negara tersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan menyentil fenomena pemilik mobil mewah seperti BMW dan Mercedes yang masih mengonsumsi BBM bersubsidi.
Melalui pengelompokan desil ini, pemerintah berharap subsidi ratusan triliun rupiah bisa dialokasikan sepenuhnya untuk masyarakat rentan yang membutuhkan.
"Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas," ujar Purbaya kepada awak media usai bertemu Bahlil di kantornya (11/8/2026).

Apa Itu Desil Sebenarnya?
Bagi sebagian orang, istilah desil mungkin masih terdengar asing. Menurut penjelasan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kelompok, di mana masing-masing kelompok mewakili 10 persen dari total populasi Indonesia.
Sistem desil ini dihitung berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi keluarga, mulai dari kondisi pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik rumah, hingga kepemilikan aset.
Semakin rendah angka desil, maka semakin rendah pula tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.
Sebagai contoh, desil 1 mewakili 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Warga yang berada di kelompok desil 1 hingga 4 masuk dalam kategori prioritas utama untuk menerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT.
Sementara itu, desil 9 dan 10 adalah kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang paling mapan alias kaya.
Bagaimana Cara Cek Nomor Desil Anda?
![Pengendara mengisi bensin untuk kendaraannya di SPBU Pertamina, kawasan Palmerah, Jakarta, Jumat (8/5/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/970x544/2026/05/08/78699-bbm-kenaikan-harga-bbm-spbu-pertamina-ilustrasi-bbm-ilustrasi-spbu-ilustrasi-pertalite.jpg)
Untuk mengetahui apakah keluarga Anda masuk dalam kelompok desil penerima bantuan atau kelompok yang akan dilarang membeli Pertalite, Anda bisa mengeceknya secara mandiri. Kemensos telah menyediakan layanan pengecekan yang mudah dan gratis.
Cara pertama adalah secara online melalui situs resmi Kemensos. Anda cukup membuka laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id melalui internet.
Setelah itu, masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP serta kode captcha yang tertera pada layar.
Klik tombol pencarian dan tunggu sampai sistem memunculkan informasi nama penerima, status bantuan, serta nomor desil Anda.
Cara kedua adalah menggunakan aplikasi resmi "Cek Bansos". Anda hanya perlu mengunduh aplikasi tersebut lalu mendaftarkan diri dengan mengisi data NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), alamat email, hingga nomor telepon.
Setelah verifikasi identitas selesai melalui unggah foto KTP dan swafoto, Anda dapat masuk ke menu profil untuk melihat peringkat desil keluarga.
Jika tidak memiliki akses internet, Anda juga bisa datang langsung ke kantor desa atau kelurahan setempat.
Petugas desa atau pendamping sosial di lapangan memiliki akses ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk membantu mengecek tingkat desil Anda secara offline.
Apabila nomor desil yang keluar dirasa tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil, Anda dapat mengajukan pembaruan data secara resmi agar status kesejahteraan tersebut dihitung ulang secara berkala.