SUARA PEKANBARU - Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin sadar betul sedang "dibidik" KPK.
Dia seharusnya hari ini memenuhi panggilan KPK, akan tetapi memilih mendatangi ulama besar di Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Selasa, 5 September 2023.
Cak Imin berkunjung ke Guru Adam Noor Syarkawi dan meminta didoakan agar mendapat pertolongan dan kemudahan dalam proses Pilpres 2024 mendatang.
Keberadaan Cak Imin di Tanah Laut ini diungkap Anggota DPRD Provinsi Kalsel dari Fraksi PKB, Risdianto Haleng.
Risdianto Haleng mengatakan, Cak Imin menyambangi Guru Adam Noor Syarkawi.
"Tadi Cak Imin datang langsung silaturahmi ke tempatnya Guru Adam Noor Syarkawi di Banjarbaru,” katanya dikutip Kanal Kalimantan-jaringan Suara.com.
Dikutip dari PKBNews, Pendiri Az-Zahra Banua Banjarbaru itu mendoakan Cak Imin agar mendapat pertolongan dan kemudahan dari Allah di setiap perjuangannya, terutama di jalur politik.
"Allahumma iqdi hawaijina, iqdi hawaiji Muhaimin Iskandar (Ya Allah, kabulkanlah seluruh hajat kami, seluruh hajat Muhaimin Iskandar)," kata Guru Adam.
Haleng mengemukakan, setelah mengunjungi kediaman Guru Adam, Cak Imin berangkat ke Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.
Baca Juga: Dilepas Warga Jabar, Ridwan Kamil 'Bismillah' Tunggu Perintah Ketum Golkar Soal Pilpres 2024
"Makan di Pondok Bamboe, kemudian langsung ke Pelaihari pembukaan MTQ Internasional di Pelaihari," katanya.
Di sisi lain, Cak Imin membenarkan mendapat surat pemanggilan dari KPK. Akan tetapi pada hari yang sama sudah ada agenda di Kalsel.
"Saya sudah dapat surat pemanggilan (dari KPK). Sebetulnya saya mau datang,” kata Cak Imin dalam tayangan Mata Najwa, dikutip Selasa (5/9/2023).
"Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman Jam’iyyatul Qurra wal Huffaz (JQH) organisasi para hafiz dan qori NU. Sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional dari banyak negara, sebagai Wakil Ketua DPR saya harus membuka itu, maka kemungkinan saya minta ditunda," ujarnya.
Dia mengaku bakal menghormati dan menghargai langkah yang diambil KPK untuk memberantas kasus korupsi. (*)
