Sekolah SDN 2 Kertosati Di Tutup oleh Pemkab Ponorogo, Benarkah Untuk Kelas Jauh Politek Jember?

Ponorogo.suara.com – Warga kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur akhirnya akan kehilangan, satu-satunya Sekolah Dasar Negeri di tempatnya akibat kebijakan pemerintah kabupaten melakukan penutupan SD yang jumlah siswanya di bawah 40 murid.

Penutupan SDN 2 kertosari ini tidak sendirian, ada 7 SD Negeri lainnya yang masuk daftar “coret” Pemkab di tahun ajaran baru 2023/2024.

Persaingan penerimaan siswa baru di Kelurahan Kertosari ini memang berat. Sekolahan yang luasnya diperkirakan hampir 1000 meter dengan pepohonan yang rimbun, kesulitan memikat calon siswa baru.

Kepala Sekolah ( Kepsek) SDN 2 Kertosari Ida Rosase mengungkapkan, penutupan sekolah merupakan moment yang berat bagi pengajar dan pelajar di sekolah ini. Kendati demikian, pihaknya harus tetap menjalankan perintah penutupan lantaran minimnya jumlah siswa. 

" Kita lakukan pemahaman kepada wali murid, bukan diregroping tapi ditutup. Karena aturan lembaga minimal 40 jumlah siswa selama 4 tahun terakhir," ungkapnya, kepada ponorogo.suara.com jejaring media suara.com, Rabu, (28/3/23)

   Kepala sekolah yang baru menjabat bulan Juni 2022 silam mengaku untuk pengajar yang masih berstatus GTT (guru tidak tetap) dirinya masih belum mengetahui akan di transfer ke sekolah mana.

" Masih menunggu rapat MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) untuk ditempatkan dimana," katanya.

Sementara itu, Lurah Kertosari Mudhofir mengaku, penutupan SDN 2 Kertosari mendapat penolakan dari seluruh wali murid, warga bahkan membuat surat pernyataan keberatan, yang dikirimkan ke Dindik. 

" Ini tadi ada perwakilan wali murid membawa surat keberatan atas penutupan SDN 2 Kertosari. Total ada 19 wali murid yang menandatangani tadi. Kami juga mengharapkan tidak ditutup," ujar

Mudhofir menambahkan, untuk pemanfaatan bangunan SDN 2 kertosari yang memiliki lahan yang cukup luas, dari informasi yang ia dengar, nantinya akan digunakan untuk pendidikan kelas jauh Politek Jember jika hasil survei nanti memungkinkan

“Saya tidak tahu, tapi hasil kunjungan kita, audien kita kepada Kepala Dinas mungkin 9 atau 2 bulan yang lalu bahwa Pak Bupati sudah melakukan MOU dengan politek jember. Terus nanti ada proses pendidikan kelas yang jauh. Dari itu semua Pak Nurhadi itu memetakan mungkin kalau ada SD-SD yang diregrupin, kalau sekiranya secara survei itu memungkinkan, bisa ditempati” ungkapnya.