Jelang Tahun Politik, Indonesia Butuh Kode Etik Profesi "PR"

Suara.com - Menjelang tahun politik 2018-2019 Indonesia membutuhkan kode etik profesi nasional untuk Kehumasan atau Public Relations (PR). Ini sangat penting untuk diperhatikan agar para praktisi PR yang terjun membela kandidat tertentu memiliki etika profesi yang membatasi sepak terjangnya agar tidak kebablasan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Jojo Suharjo Nugroho mengatakan, saat ini kode etik untuk kehumasan hanya terdapat di dalam masing-masing organisasi kehumasan saja dan hanya mengikat kepada anggotanya.

"Semua praktisi PR perlu dibatasi dengan kode etik profesi seperti layaknya profesi yang lain. Wartawan punya Kode Etik Jurnalistik, Konsultan Iklan ada Kode Etik Perikalanan, PR harus punya Kode Etik Public Relations," jelas Jojo dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, Selasa (1/11/2017).

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa diperlukan sebuah kode etik profesi yang mengikat semua praktisi PR secara nasional tanpa terkecuali agar praktisi PR tidak menjadi spin doctor atau tukang pelintir isu yang bisa berpotensi menciptakan fake news atau hoax.

"Mulai tahun depan sudah mulai panas pilkada, praktisi PR ada yang bela satu pihak, yang lain bela pihak lawan, ini perlu etika profesi yang membatasi atau kita akan saling perang informasi dengan segala jurus tanpa ada batasan," tegas Jojo.

Menurut lulusan Universitas Indonesia ini, para ketua asosiasi kehumasan Indonesia, PR Guru Indonesia, serta Kementerian Kominfo harus duduk bersama merumuskan kode etik profesi kehumasan Indonesia tersebut sesegera mungkin sebelum pilkada 2018 dimulai. "Demi kepentingan bangsa, saya yakin semua pihak akan mendukung agar kita tidak saling perang isu untuk kepentingan klien masing-masing," jelasnya merinci.

Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia adalah satu-satunya asosiasi yang mewadahi semua konsultan komunikasi baik itu Agensi PR, Agensi Sosial Media-Digital, dan Agensi Media Monitoring. Dalam Rapat Anggota Tahunan yang dihadiri pimpinan konsultan PR se-Indonesia serta PR Guru Indonesia seperti Maria Wongsonagoro dan Ida Sudoyo tersebut dibahas draft rencana asosiasi kedepan dan pemilihan ketua baru.

Jojo Suharjo Nugroho dari Imogen Public Relations terpilih sebagai ketua baru APPRI periode 2017–2020 menggantikan Tipuk Satiotomo. Jojo saat ini juga menjabat sebagai Managing Director Imogen PR dan Indonesian Partner PR Organization International (PROI) Worldwide.