REGIONAL:
Suara.com - Perusahaan tekfin di Indonesia turut mendukung Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sukses digelar.
Acara FEKDI sendiri mengusung tema Advancing Digital Economy dan Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery dan diselenggarakan secara hybrid.
Acara tersebut merupakan bagian dari G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG), yang diadakan 11 hingga 15 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali.
Dalam acara tersebut, Gubernur Bank Indonesia - Perry Warjiyo menyampaikan mengenai pentingnya sinergi dan inovasi yang inklusif untuk memajukan bangsa agar dapat bersaing secara global.
Disampaikan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI - Airlangga Hartarto, saat ini pemerintah tengah memaksimalkan peluang digitalisasi melalui implementasi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital.
Hal itu diwujudkan melalui upaya penguatan kerjasama dan konektivitas pada lingkup regional maupun global di berbagai sektor.
Pada Side Event Dinner, perusahaan teknologi finansial OVO bersama 24 pimpinan Bank Indonesia (BI), bank, fintech dan asosiasi diperkenalkan oleh Gubernur BI - Perry Warjiyo, sebagai mitra BI dalam melakukan transformasi digital dan bersama-sama memamerkan berbagai batik Nusantara hasil produk UMKM binaan BI.
"Kami terus berupaya untuk berkontribusi terhadap transformasi digital di Indonesia, baik melalui kolaborasi dengan mitra swasta maupun pemerintah," kata Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, dikutip dari siaran pers Minggu (24/7/2022)
Diantaranya, pihaknya pernah berkolaborasi dengan BenihBaik untuk berdonasi melalui EDC paperless dalam program: Zero Paper One Million Trees Donate via QRIS. Ada juga kolaborasi bersama PlasticPay menghadirkan vending machine dalam mengurangi sampah plastik.
"Saat ini, kami juga sedang mengurus izin Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) dengan Kementerian Keuangan yang diharapkan ke depannya dapat menyediakan layanan pembayaran Obligasi Ritel (SBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat dilakukan melalui aplikasi untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan serta percepatan dan pemulihan ekonomi,” tutup Karaniya.
TERPOPULER
