Suara.com - Salah satu yang disoroti oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia ini adalah sistem transparansi hukum, di mana menurutnya masih terdapat pihak-pihak yang belum seutuhnya memberikan fakta serta informasi yang dimiliki.
“Dalam beberapa hal sih memang ada transparansi, tapi hal lain memang pihak Kepolisian, Kejaksaan, kelihatannya tidak mau sharing informasi yang dia miliki, dengan berbagai alasan,” ujar Todung dalam acara diskusi publik yang bertajuk “Pembangunan Negara Hukum Dan Hak Imunitas Advokat” di Hotel Ashley, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
“Kalau kita ingin mencari kebenaran materiel, kita perlu mencari informasi sebanyak mungkin. Nah celakanya, sistem hukum kita tidak memungkinkan. Jika di negara anglo-saxon terdapat proses yang disebut rediscovery, yaitu proses di mana kita dapat meminta surat, dokumen, atau bukti yang dimiliki oleh kejaksaan atau dari pihak advokat lawan,” imbuhnya.
Selain acara diskusi, pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP IKADIN, Maqdir Ismail turut melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia (IKABH) masa bakti 2023-2028.
Pelantikan pengurus IKABH dilakukan dalam rangka menjalankan visi organisasi yang berupaya untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia guna menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketua Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia (IKABH) Feri Kusuma mengatakan, ke depannya pengurus IKABH dapat berkontribusi bagi kerja-kerja pembangunan negara hukum dan memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, khusunya ‘para pencari keadilan’ secara gratis.
