PURWASUKA- Sidkon Djampi, anggota DPRD Jawa Barat asal Fraksi PKB mengingatkan bantuan atau hibah untuk Nahdlatul Ulama (NU) kultural atau Nahdliyin yang disebut-sebut Rp1,6 triliun jangan sampai menimbulkan kecemburuan antar sesama ormas keagamaan atau ormas Islam.
Meskipun bantuan Rp1,6 triliun tersebut untuk warga Nahdliyin bukan NU secara kelembagaan. Namun, tak bisa dipungkiri bantuan tersebut menimbulkan kecemburuan.
Apalagi bantuan yang diklaim Ridwan Kamil telah diberikan untuk warga Nahdliyin tersebut nilainya besar. Sementara ormas keagamaan khususnya ormas Islam yang butuh perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat banyak.
“Ridwan Kamil seharusnya mempertimbangkan ormas keagamaan itu bukan hanya NU. Tapi ada Persis, Muhammadiyah dan ormas keagamaan lainnya. Bantuan itu jangan sampai menimbulkan kecemburuan,” kata Sidkon Djampi, Bandung, Selasa,3 Januari 2023.
Belum lagi kata Sidkon Djampi, ada pernyataan Ridwan Kamil yang tidak sama. Di depan publik Ridwan Kamil menyebutkan Rp1 triliun, sementara PWNU Jawa Barat mengungkapkan Rp1,6 triliun.
Seharusnya dalam pernyataannya, gubernur Jawa Barat pun menyebutkan total anggaran hibah keagamaan kepada publik. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di internal Nahdlatul Ulama Jawa Barat, dan potensi kecemburuan sosial.
“(Menjelaskan) misalkan NU sekian, Persis sekian dan organisasi keagamaan lainnya. Jangan sampai NU yang justru dihantam (dicurigai). Disitu saya tak rela, karena itu semestinya berhati-hati kalau membuat pernyataan,” tegas dia.
Sementara itu, sebelumnya PWNU Jawa Barat mengungkapkan, Ridwan Kamil justru mengaku telah memberikan bantuan untuk Nahdliyin Rp1,6 triliun.
Namun demikian, PWNU Jawa Barat masih mempertanyakan soal penerima bantuan Pemprov Jabar tersebut apakah, betul warga Nahdliyin.
“Masalah yang masih menggantung berarti data yang terverifikasi soal Rp1,6 triliun tersebut apakah betul mengalir ke warga NU ya (atau penerima bodong),” ungkap Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jawa Barat, Kurnia Permana Kusumah, Bandung, belum lama ini.
“Gubernur menyebutkan angka Rp1,6 triliun itu berikut melampirkan data-data pihak-pihak yang mendapat bantuan (masyarakat Nahdliyin). (Data masyarakat Nahdliyin) tentu berbeda (yang dimiliki PWNU Jabar), dan kami tidak memiliki datanya (data para pihak yang menerima bantuan), disinilah silang sengketa itu terjadi,” tambah dia. ***
TERPOPULER
