Pembangunan dan Tata Ruang Selama Era Ridwan Kamil di Kota Bandung dan Jawa Barat Mandek

PURWASUKA - Pembangunan fisik yang kerap dilakukan Ridwan Kamil selama menjabat sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat dikritik salah satu dosen dari Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Mohammad Jehansyah Siregar PhD, dosen ITB menilai, selama Ridwan Kamil menjabat sebagai Wali Kota Bandung atau Gubernur Jawa Barat tidak ada perubahan yang sangat berarti dalam pembangunan dan tata ruang di Kota Bandung dan kota – kota lainnya di Jawa Barat. 

Pembangunan fisik dan elementer pun tidak terlihat selama Ridwan Kamil berkuasa di Kota Bandung atau di Jawa Barat. 

“Contohnya, pembangunan Bandung Planning Gallery yang hingga saat ini pemanfaatannya belum optimal,” tutur Mohammad Jehansyah Siregar, Bandung, Senin, 9 Januari 2023. 

Selain itu, Gubernur Jabar pun pernah membuat rusunawa di Sadang Serang dan Rusunawa Rancacili. Namun, tak berhasil malah mangkrak. 

“Bahkan saya pernah menyampaikan jangan sampai Rusunawa Rancacili dijadikan tempat shooting film Pengabdi Setan 3, desain yang dibuat bagus namun mangkrak,” kata Mohammad Jehansyah Siregar.

Kegagalan Ridwan Kamil Selama Jadi Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat

Menurut Mohammad Jehansyah Siregar, gubernur Jabar memang sangat senang dengan konsep smart city. Namun, selama ia menjabat sebagai wali kota, fakta di lapangan dirinya belum mampu menjadikan Kota Bandung sebagai smart city.

Seharusnya, Ridwan Kamil mampu menjadikan Kota Bandung sebagai Conscious City. Bukan lagi smart city sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ke 11 yaitu, sustainable cities and communities.

“Selama ia menjabat sebagai wali kota Bandung, ia hanya melakukan perbaikan sebagian kecil taman kota dan trotoar,” keluh dia. 

Bisa dikatakan, pembangunan yang dilakukan atau gayanya Ridwan Kamil hanya kosmetik saja alias city beautification. Pembangunan Ridwan Kamil belum menyentuk hal yang fundamental yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat Bandung atau Jabar. 

“Harusnya APBD yang ada dapat dimanfaatkan lebih optimal menuju SDGs,” tegas dia. 

Disamping itu, ia pun mengkritisi ihwal masih tingginya pengangguran, kawasan kumuh dan liar di Kota Bandung dan di kota megapolitan lainnya di Provinsi Jabar. Contohnya, masih banyak kawasan kumuh dan liar di sepanjang bantaran kali Cikapundung. 

“Memang masyarakat tak bisa menagih capaian yang instan dari Kang Emil ketika menjabat walikota dan gubernur. Namun, setidaknya kepala daerah sudah menghasilkan suatu sistim yang berkelanjutan, itu yang dinamakan on the right track  ke city without slums,” tegas dia.

Fakta di lapangan, Kota Bandung belum mengarah ke city without slums. Contohnya penataan Taman Sari di Cikapundung. Tepatnya dibelakang Balubur Town Square atau populer sebagai Baltos. Sampai saat ini penataan tersebut belum juga selesai. Padahal sudah lebih 7 tahun.

“Padahal penataan itu hanya berdampak pada 168 KK. Belum lagi masalah badlock hunian di seluruh Bandung Raya yang mencapai 300 ribu KK. Harusnya ketika Kang Emil menjadi Gubernur Jabar, hal itu bisa ia selesaikan,” tegasnya. 

Sama halnya dengan aspek lingkungan. Selama Ridwan Kamil menjabat sebagai wali kota Bandung atau gubernur Jabar ia belum melihat ada sebuah gebrakan regulasi yang sangat berarti. 

Seperti menyediakan minimal 30% ruang terbuka hijau (RTH) di kota Bandung, dan kota megapolitan lainnya di Jabar. Di Kota Bandung sendiri RTH masih dibawah 10%. Padahal penyediaan minimal 30% RTH merupakan amanat UU Tata Ruang dan Perda. RTH itu seharusnya dipusatkan di sepanjanga bantaran sungai.

“Sangat disayangkan m Kang Emil tidak bisa memenuhi 30% RTH tersebut. Padahal penggembangan wilayah di luar kota Bandung sangat agresif,” keluh dia.

Seharusnya dengan ia menjabat sebagai Gubernur Jabar dapat menggunakan alokasi APBD untuk menguasai tanah untuk membenahi kawasan kumuh, dan memberikan hunian yang nyaman bagi warga kota Bandung dan Jabar.

Saat ini pembangunan kawasan di luar kota Bandung sangat agresif. Ia pun menilai tak ada sama sekali intervensi pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk menguasai lahan untuk membenahi kawasan kumuh di Kota Bandung.

Kondisi saat ini di luar kota Bandung dikuasai konglemerat properti yang menggembangkan ke arah komersial. 

“Sehingga Kang Emil dinilai gagal mengangkat masyarakat kelas bawah untuk tak tertinggal seperti yang ada di SDG's (no one left behind and no place left behind),” tegas dia.***

Sumber: 
wartaekonomi.co.id