PURWASUKA- Anggota DPRD Jawa Barat asal Partai Amanat Nasional (PAN) Thoriqoh Nashrullah Fitriyah berharap Hari Pers Nasional (HPN) 2023 kemarin menjadi momentum bagi jurnalis dan perusahaan media terus meningkatkan kualitasnya.
Terlebih ditengah di era digital, khususnya gempuran media sosial dan maraknya informasi hoaks (berita bohong atau tidak akurat). Pers diharapkan tetap mengedepankan jurnalisme berkualitas.
“Pertama, selamat Hari Pers Nasional. Semoga HPN 2023 ini menjadi momentum bagi para insan pers, baik jurnalis dan perusahaan media untuk terus menjaga kuliatas kerja-kerja jurnalistik di era digital saat ini,” harap Thoriqoh Nashrullah Fitriyah, Bandung, Sabtu 11 Februari 2023.
“Mudah-mudahan HPN 2023 ini pun menjadi momentum baik bagi insan pers lebih meningkatkan kualitas, bertanggung jawab, dan semoga kesejahteraan jurnalis pun lebih diperhatikan,” harap politisi asal PAN.
Kesejahteraan Jurnalis
Ia menambahkan, di momentum Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2023 kemarin. Pihaknya menyoroti ihwal kesejahteraan para jurnalis di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
Pihaknya sangat berharap ada perhatian dari pemerintah terkait kesejahteraan para jurnalis, karena masih terdapat permasalahan besar yang dihadapi para jurnalis.
Satu diantaranya soal upah, diharapkan para jurnalis mendapatkna upah sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain upah para jurnalis pun diharapkan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, jaminan di hari tua dan kesehatan.
“Saya sangat berharap para jurnalis diperhatikan juga oleh pemerintah. Saya enggak tahu pasti apakah dalam perusahaan media itu semuanya di upah layak atau tidak, di kontrak atau sistemnya bagaimana, yang pasti di HPN 2023 ini menjadi momentum agar para jurnalis mendapatkan perhatian, kesejahteraannya diperhatikan,” harap dia.
Baca Juga: Kapolres Purwakarta: Selamat Hari Pers Nasional 2023
Disamping itu, ia pun menyoroti soal bantuan untuk para jurnalis. Pihaknya berharap ada bantuan untuk para jurnalis.
Misalkan melalui perkumpulan atau ikatan para jurnalis, bisa PWI, AJI dan organisasi wartawan lainnya. Bantuan keuangan dari pemerintah tersebut bisa didistribusikan melalui organisasi atau perkumpulan para wartawan di daerah masing-masing. ***
