Gugatan Praperadilan Mantan Gubernur Papua Ditolak, Jaksa Sebut Alasan Ini

PURWOKERTA.SUARA.COM - Gugatan praperadilan yang dilayangkan Mantan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Mantan Gubernur Papua itu tidak terima lantaran menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sehingga melayangkan gugatan kepada  KPK RI  terkait perkaranya dalam dugaan tindak pidana korupsi.

Dikutip dari PMJNerws.com Hakim Tunggal, Hendra Sutardodo di Ruang Sidang Utama PN Jaksel menyatakan secara tegas menolak permohonan praperadilan dari Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sebelumnya gugatan praperadilan ke PNJaksel atas penetapan tersangka KPK, pada Rabu, 29 Maret 2023 didaftarkan oleh Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.

Gugatan tersebut sudah diterima PN Jaksel dan teregister dengan nomor perkara 29/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Melihat dalam pokok gugatan yang ada didalam register diatas tertulis pokok gugatannya ihwal  berkeberatan kepada lembaga anti rasuah itu yang menetapan tersangka KPK terhadap Lukas.

Dalam petitumnya, Lukas Enembe meminta hakim tunggal praperadilan menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan untuk gugatan yang diajukan.

Bahkan Lukas juga meminta hakim menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 81/DIK.00/01/09/2022, tertanggal 5 September 2022 yang menetapkan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Untuk informasi, Gugatan Praperadilan adalah proses hukum di Indonesia yang memungkinkan seseorang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memeriksa legalitas atau keabsahan tindakan penyidik atau penuntut umum.

Hal itu dilakukan dalam memproses suatu perkara pidana. Gugatan praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Gugatan praperadilan dapat diajukan oleh seseorang yang merasa hak-haknya dilanggar dalam proses penyidikan atau penuntutan suatu perkara pidana. Gugatan ini dapat diajukan sebelum terdakwa diadili atau dalam masa persidangan.

Tujuan dari gugatan praperadilan adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin keadilan dalam proses pidana.

Proses gugatan praperadilan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan ke pengadilan negeri.

Permohonan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memuat identitas pemohon, alasan gugatan, serta bukti-bukti yang mendukung gugatan. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan atas permohonan gugatan praperadilan tersebut.

Dalam proses pemeriksaan, pengadilan akan memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon. Pengadilan juga dapat meminta keterangan dari pihak yang dilaporkan sebagai pelanggar hukum.

Apabila pengadilan menemukan adanya pelanggaran hukum dalam proses penyidikan atau penuntutan, maka pengadilan akan memerintahkan untuk menghentikan proses pidana atau membatalkan tindakan penyidik atau penuntut umum yang dianggap melanggar hukum.

Namun, apabila pengadilan menolak permohonan gugatan praperadilan, maka pemohon tidak dapat mengajukan gugatan praperadilan yang sama atas perkara yang sama.

Keputusan pengadilan terhadap permohonan gugatan praperadilan juga dapat diajukan banding oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dalam praktiknya, gugatan praperadilan seringkali diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa yang merasa dirugikan atau merasa adanya pelanggaran hukum dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Namun, gugatan praperadilan juga dapat diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan, seperti saksi atau korban dalam perkara pidana.

Jadi gugatan praperadilan merupakan salah satu upaya untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum dalam proses pidana di Indonesia.

Sehingga dalam prakteknya, gugatan praperadilan dapat menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh keadilan jika merasa hak-haknya dilanggar dalam proses penyidikan atau penuntutan suatu perkara pidana.* * *