Ranah.co.id - Upaya mendukung percepatan penanganan darurat gempa magnitudo 7,5 di Maluku, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) untuk para korban terdampak.
Bantuan tersebut dibagi dalam beberapa bagian, di antaranya diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku senilai senilai Rp500 juta.
Lalu, untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar Rp250 juta dan Pemkab Maluku Barat Daya senilai Rp250 juta.
Selain itu dan siap pakai, BNPB juga menyerahkan bantuan senilai Rp650 juta untuk kebutuhan logistik dasar permakanan, dengan rincian Rp150 juta untuk Pemprov Maluku, untuk Tanimbar dan Maluku Barat Daya masing-masing Rp250 juta.
"BNPB juga menyerahkan bantuan logistik perlengkapan juga diberikan dengan rincian masing-masing 1.000 selimut dan matras serta 50 tenda keluarga untuk Pemprov Maluku," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/1/2023).
Bantuan logistik lainnyajuga diserahkan ke Tanimbar dan Maluku Barat Daya, masing-masing mendapatkan 1.000 selimut, 1.000 matras dan 25 tenda keluarga.
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan, bahwa secara geologis, wilayah Provinsi Maluku merupakan kawasan dengan aktivitas tektonik dan kegempaan serta tsunami paling aktif di Indonesia.
“Hal ini menjadi penting bagi kita, bahwa kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami di Provinsi Maluku merupakan hal yang wajib karena memang kita hidup di kawasan tektonik aktif,” ujarnya.
Menurut Suharyanto, bentuk mitigasi yang paling utama untuk bencana gempa bumi, yaitu penguatan bangunan agar lebih tahan gempa.
Baca Juga: Bocoran Cerita Series Jodoh atau Bukan Episode 1, Tayang Perdana Hari Ini
“Bukan gempa yang membunuh, tetapi reruntuhan bangunan yang tidak tahan gempa,” ucapnya.
Lalu, Suharyanto meminta agar pemerintah setempat juga lebih cepat mendata warga yang terdampak, karena setelah masa darurat, akan ada masa transisi hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Pednataan harus cepat dilakukan agar pemulihan pascabecana juga lebih cepat. Pendataan harus spesifik langsung by name by address, semakin cepat pendataannya maka singkat juga penderitaan yang dirasakan warga terdampak," katanya.
