Suara.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Urusan Haji (KUH) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (24/11/2024).
Dalam pertemuan yang diikuti Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz, serta jajaran pimpinan terkait dari Kementerian Agama dan KJRI Jeddah dibahas langkah-langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik pada tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Menag Nasaruddin menekankan pentingnya sinergi antarinstansi demi tercapainya pelayanan haji yang optimal.
"Kami melakukan rapat koordinasi untuk menyamakan wawasan dan visi, terutama terkait penyelenggaraan haji dan umrah. Dengan kolaborasi ini, insya Allah pelaksanaan haji akan lebih rapi dan ideal," ujarnya.
Rakor dimulai dengan laporan dari para pejabat, termasuk evaluasi, progres persiapan, dan timeline penyelenggaraan haji.
Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf memperkenalkan struktur baru BP Haji yang sedang disiapkan.
Sementara itu, Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, memaparkan kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi, seperti kontrak layanan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta paket khusus transportasi dan akomodasi bagi petugas di Masyair.
Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid memberikan pembaruan terkait kesiapan tim layanan luar negeri.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah memastikan dukungan penuh dari sisi pendanaan, sedangkan Konjen RI Yusron Ambary menyoroti pentingnya perlindungan jemaah, sosialisasi visa haji, dan peningkatan komponen dalam negeri (TKDN).
Menag Nasaruddin menekankan pentingnya belajar dari pengalaman untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik.
"Kita mau belajar dari pengalaman masa lampau dan melakukan penyesuaian untuk masa depan. Insya Allah kerja sama ini akan melahirkan pelaksanaan haji yang lebih baik," harapnya.
Ia juga meminta tim penyedia layanan haji di Arab Saudi untuk bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan, sekaligus beradaptasi dengan kebijakan Arab Saudi.
"Urusan haji bukan hanya diatur oleh Indonesia. Kita harus berkolaborasi dengan Pemerintah Saudi Arabia. Harus ada keselarasan antara kebijakan Kemenag RI dan Kementerian Haji Saudi," tegas Menag.
Menag juga mengapresiasi langkah proaktif tim Ditjen PHU dan KUH KJRI Jeddah dalam melobi dan melakukan pendekatan strategis.
“Saya berterima kasih karena teman-teman sudah mengambil langkah-langkah penting. Jangan sampai kita ketinggalan dengan negara lain, karena keterlambatan satu hari saja bisa berdampak besar,” tandasnya.
TERPOPULER
