Selebtek.suara.com - Lembaga survei Charta Politika kembali merilis survei seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat untuk Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.
Survei ini dilakukan pada tanggal 24-30 Juni 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1200 responden per-Provinsi dan margin of error (MoE) +/- 2.83%.
Mengunakan metode acak bertingkat, dengat tingkat kepercayaan 95%, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan protokol kesehatan yang ketat.
Berdasarkan survei di wilayah Provinsi Jawa Barat, 57,2 persen mengaku cukup puas dan 6,8 persan mengatakan sangat puas. Sementara 29,9 persen kurang puas dan 4 persen tidak puas sama sekali atas kinerja Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. Sisanya yakni 2,2 persen memilih tidak menjawab.
Tingkat kepuasan masyarakat di Jawa Tengah lebih tinggi yakni 67 persen mengaku cukup puas, 14 persen mengaku sangat puas. Sedangkan yang mengaku tidak puas sama sekali 1,2 persen dan kurang puas sebesar 17,1 persen. Sisanya 0,8 persen memilih tidak menjawab.
Di daerah Jawa Timur, responden yang mengaku cukup puas sebesar 56,8 persen, 18,3 persen mengaku sangat puas. Sedangkan yang tidak puas sama sekali sebesar 1,8 persen dan kurang puas 16,9 persen. Sisanya 6,3 persen memilih untuk tidak menjawab.
Meski responden masyarakat di tiga provinsi lebih banyak yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintah, namun mereka tidak setuju bila ada penundaan pelaksanaan pemilihan umum. Wilayah Jawa barat responden yang memilih tidak setuju adanya penundaan pemilu sebesar 77,5 persen, 13,3 persen memilih setuju dan 9,3 persen memilih tidak menjawab.
Persentase yang hampir sama juga terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah 71,8 persen memilih tidak setuju, 21,8 persen memilih setuju dan 6,4 persen memilih tidak menjawab. Sedangkan responden di Jawa Timur 74,6 persen memilih tidak setuju, 15,1 persen memilih setuju dan 10,2 memilih tidak menjawab. (*)
Baca Juga: KPK Cekal Eks Dirut Pertamina ke Luar Negeri Demi Usut Kasus Korupsi LNG
