Selebtek.suara.com - Identitas asli hacker atau peretas Bjorka yang baru-baru ini viral karena aksinya mengumbar dokumen dan info penjabat negara akhirnya berhasil diungkap Polri dan Badan Intelejen Negara (BIN).
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ia menyebut peretas yang mengaku sebagai Bjorka berhasil diidentifikasi.
"Kami terus menyelidiki karena sampai sekarang ini gambaran pelakunya sudah teridentifikasi baik oleh BIN dan Polri," kata Mahfud MD saat konferensi pers di Gedung Kemenkopolhukam, Rabu (14/9/2022), dilansir Suara.com.
Mahfud menyebut tim khusus (Timsus) perlindungan data yang sudah dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (12/9/2022) lalu, mengetahui identitas Bjorka menggunakan alat pelacak.
Kendati begitu, Mahfud MD mengaku belum bisa menyampaikan secara rinci terkait identitas hacker Bjorka ke publik.
"Gambaran-gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Tetapi belum bisa diumumkan," ungkap dia.
Mahfud MD juga mengklaim tidak ada satupun data rahasia negara yang berhasil dibobol hacker Bjorka.
"Sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor," kata Mahfud saat jumpa pers di Gedung Kemenkopolhukam, Rabu (14/9/2022).
Mahfud memastikan sejumlah data yang diumbar oleh Bjorka di publik hanya bersifat umum.
"Ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini itu," ungkap dia.
Dia lalu menyinggung perihal kasus pembobolan data yang pernah terjadi semasa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Misalnya kalau dulu zaman Pak SBY itu ada WikiLeaks itu pembicaraan telepon presiden dengan Perdana Menteri Australia tersebar. Pembicaraan presiden pernah pergi ke Singapura dulu tersebar," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk tim khusus terkait sejumlah serangan siber oleh hacker Bjorka. Tim khusus tersebut dibentuk setelah pemerintah menggelar rapat di Istana Kepresidenan. Tim khusus terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Rapat itu digelar selang beberapa hari setelah terjadinya kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang tersebar di internet.(*)
