"Kami melihat ada progres bagus di Jateng, tadi ada BAZNAS dan juga undang-undang pesantren. Kalau untuk validasi DTKS persoalannya hampir sama dengan daerah lain. Tapi tadi Gubernur Ganjar mengusulkan satu program yaitu program silang antara kementerian dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Supaya ketemu apa yang dikerjakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota itu bisa dipadukan dengan kementerian. Ini akan kami bawa untuk mendesak pemerintah pusat atau kementerian supaya melakukan program silang," katanya.
Marwan juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan insentif bagi sekolah dan guru agama yang berada di bawah Kementerian Agama. Menurutnya, sejauh ini anggaran Kementerian Agama memang tidak cukup untuk menyentuh sampai urusan terkecil seperti insentif guru agama dan guru mengaji.
"Padahal guru mengaji dan agama itu penting perannya. Kita apresiasi karena Gubernur Ganjar sudah mengucurkan dana hampir Rp 400 miliar," katanya.(*)