SUARA SEMARANG - Kabar gembira bagi para petani di provinsi Jateng jika BLT akan segera dikucurkan. Bantuan insentif imbas dari kenaikan harga BBM yang mempengaruhi harga solar.
Insentif bantuan BLT bagi petani Jateng untuk membantu dalam kesulitan pemenuhan kebutuhan BBM solar terhadap peralatan pertanian.
Ada skema insentif BLT bagi petani di Jateng dan sudah disiapkan untuk dikucurkan oleh Pemprov Jateng segera mungkin.
Saat ini para petani di Jateng merasakan kesulitan untuk mendapatkan solar sebagai BBM peralatan seperti pompa air, rice mill, dan traktor bajak sawah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menyiapkan skema insentif yang diberikan kepada para petani.
"Ada pertanyaan menarik tadi dari petani, Pak kami sulit beli solar untuk rice mill, pompa air pertanian, dan traktor. Ini tiga yang mereka hari ini keluhkan," kata Ganjar usai meninjau Gapoktan Tani Subur di Desa Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, Selasa (13/9/2022).
Untuk diketahui, Pemprov Jateng sendiri sudah menyiapkan skema bantuan penanganan inflasi dan dampak kenaikan BBM.
Bantuan itu sebanyak 2 persen dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas beberapa sasaran penerima.
Di antaranya bantuan bagi pengguna alat mesin pertanian (alsintan) sekitar 2.264 kelompok dengan alokasi sebesar Rp 950.800.000. Subsidi bahan bakar alat peternakan dengan anggaran Rp 34.125.000.
Lalu ada bantuan bagi pengelola RMU berupa solar dengan total anggaran Rp 220,8 juta dan bantuan bagi pelaku distribusi pangan dengan total anggaran Rp 2,4 miliar.
Ganjar menjelaskan, terkait berbagai kesulitan petani tersebut sudah meminta kepada Dinas Pertanian untuk pendampingan. Ia juga sudah berkomunikasi dengan Pertamina terkait pola distribusi solar bagi petani.
"Masalah yang sempat diviralkan di Blora, itu sebenarnya salah satu saja contoh yang konkret mereka tidak bisa mengakses dan itu butuh izin, butuh rekomendasi dari Dinas Pertanian. Maka saya minta daftar saja. rice mill, pompa, traktor, butuhnya berapa? Nanti kita arahkan pada titik tertentu diakses pelayanan di SPBU-nya," jelas Ganjar.
Menurut Ganjar, distribusi tersebut dapat diatur dengan baik dengan menggunakan database yang bagus. Maka ia meminta agar seluruh Poktan dan Gapoktan mendata anggotanya serta kebutuhan yang diperlukan. Data itu akan dipakai untuk menentukan distribusi bahan bakar.
"Kalau ini bisa kita atur, databasenya kita bagus, maka surat itu bisa satu rombongan. Satu saja kita rekomendasi yang berikut ini, pok tani ini ngambilnya di sini kuotanya sekian. Maka nggak boleh melebihi kuota, sehingga betul-betul bisa terkontrol," paparnya.
Apabila data itu sudah dikumpulkan maka dinamika yang terjadi di lapangan juga dapat dikontrol. Tugas pemerintah adalah berkomunikasi dengan Pertamina sehingga kuota untuk para petani juga mendapat perhatian khusus.
