SUARA SEMARANG - Hasil riset dan survey 2017 dilakukan oleh Wahid Foundation kepada siswa dengan kegiatan rohani Islam (Rohis) menemukan adanya 68 persen setuju dengan khilafah Islamiyah.
Riset dan survey tentang sosial keagamaan dilakukan kepada siswa dengan tingkat pendidikan SMA dan SMK tertentu yang rentan terhadap keyakinan keagamaan dan usia yang masih labil.
Adanya hasil riset survey tersebut Wahid Foundation menilai, menjadi potensi tumbuh adanya intelorensi terhadap antar siswa di sekolah.
Karenanya, Wahid Foundation mengimplementasikan dengan melaunching program Sekolah Damai sejak 2018.
Program Sekolah Damai juga sejalan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dimana pada tahun 2018 menyusun perencanaan aksi nasional terhadap penanggulangan ektrimisme dan intoleransi. Dalan hal tersebut memuat program intervensi di sekolah.
"Jadi yang menjadi dasar dari sekolah damai itu adalah ini yang disusun oleh BNPT," kata Ubbadul Adzkiya selaku peneliti dari Wahid Foundation dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama jurnalis dan Kesbangpolinmas Jawa Tengah, di Semarang Rabu (19/10/2022).
Wahid Foundation melaporkan sejak tahun 2018 program ini sudah ada di beberapa SMA/SMK di DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah yang sudah melakukan sekolah damai ini ada 5 sekolahan pertama SMAN 7, 10, 11, 13 Kota Semarang dan SMAN Cepiring Kendal.
Sekolahan yang sudah menerapkan Sekolah Damai sejak 2018 dan 3 sekolahan yang akan menjalankan juga diantaranya yaitu SMAN 12 Semarang.
"Pada September kami melakukan kick off mengundang dari 70 SMA/SMK se-Jateng sebagai perwakilan dari semua sekolahan yang ada di Jawa Tengah untuk menjadi percontohan implamentasi sekolah damai. Dari 35 kabupaten/kota diambil 2 sekolahan negeri favorit," jelasnya.
Baca Juga: Imbauan Terbaru IDAI Terkait Gangguan Ginjal Progresif Atipikal (GgGAPA)
Kemudian Pada tanggal 24 oktober 2022 Wahid Foundation akan melauncing Sekolah Damai bersama Gubernur Jawa Tengah dan Yenni Wahiud.
Wahid Foundation akan mengundang para kepala sekolah, guru agama Islam Guru BK, Rohis dan OSIS. Kegiatan akan dilaksanakan di Kota Solo secara hibryd.
"Kemarin kita sudah bertemu Pak Ganjar dan bersedia untuk hadir di Senin depan, mungkin ini adalah pertama kali yang hadir di Indonesia program yang mengimplementasikan sekolah damai," tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, Wahid Foundation akan membantu mengembangkan budaya damai melalui kebijakan dan praktik toleransi dengan melibatkan warga sekolah secara parsitipatif, kolaboratif dan kreatif.
Pada dasarnya, tambah Ubed, sekolah damai ini bukan menambah kurikulum baru atau menambah mata pelajaran baru. Namun sekolah damai itu menerapkan budaya-budaya damai di sekolahan.
"Pilar sekolah damai yang pertama kebijakan, sekolah punya kebijakan untuk mengantisipasi intoleransi dan kekerasan di sekolah. Selanjutnya bisa berupa peraturan kepala sekolah atau SOP yang mencegah intoleransi," urainya.
"Harapanya tidak ada lagi kasus di sekolah negeri seperti muslim dan non muslim ruanganya dipisah. Selain itu kasus tidak ada pemilihan ketua OSIS non muslim kemudian di batalkan oleh sekolah. Harapanya juga ada mushola dan ruang ibadah bersama untuk semua agama. Serta pilar pengelolaan organisasi. Menajemen organisasi dalam pembentukan pengurus tidak lagi ada diskriminasi karena beda keyakinan," jelasnya.
Dalam implementasi Sekolah Damai, Wahid Foundation membentuk kelompok kerja (pokja) Damai. Setelah Sekolah Damai dilauncing, Ubed berharap tidak hanya berhenti disini saja.
Kelanjutanya ada pokja yang akan memberikan pelatihan dan traininig mengajak kepala sekolah siswa dan OSIS dan aktivis yang mengawal kedamaian di sekolah.
"Tujuan kebijakan sekolah damai Pertama, Memaksimalkan instrument hukum yang telah tersedia. Kedua, Mendorong penetapan kebijakan baru prosedur menajemen pengelolaan pendidikan yang mengeluarkan kurikulum sekolahan. Ketiga, Mendorong keterlibatan semua pihak terutama perempuan dan kelompok rentan lainya untuk berpartisipasi dalam pengolahan sekolah damai tanpa membatasi hak dasar sebagai warga Negara," bebernya.
Dengan mengundang kalangan media, Ubed berharap jurnalis ikut memberikan support. Selain itu juga media menjadi sarana penekan kebijakan yang tidak berjalan semestinya.
"Kami berharap kepada media untuk memilih informasi yang diterima dan membentuk kepercayaan masyarakat dengan mengkampanyekan di media masing-masing. Poinnya sekolah tidak lagi menjadi lahan-lahan intoleransi dan radikalisasi melainkan sebagai kampanye isu isu perdamaian yang ada di sekolahan," tutupnya.
Sementara itu, perwakil Wahid Foundation, Devida Ruston Husein mengatakan pihaknya sudah melaksanakan sekolah damai ini sejak 2018 dan sudah menggandeng kerjasama dengan Kesbangpol Jawa Tengah, Lembaga Sosial Agama (eLSA) Semarang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan lainya.
"Hari ini mengundang media untuk diskusi intoleransi dan kekerasan di sekolah karena banyak kejadian-kejadian di Indonesia kemarin terjadi di depok ada diskriminasi. Program ini akan dilauncing oleh Wahid Foundation dan Pemprov di Solo" jelasnya.
Widi Nugroho, Kabid Ideologi Kesbangpol Jateng juga memberi laporan bahwa pada tahun 2021 Pemprov Jawa Tengah sudah punya SK Gubernur tentang deradikalisasi.
"Kami didesak sehingga Provinsi Jateng di hari ini sudah disetujui bahwa memiliki fakta SMA/SMK sudah kemasukan radikalisme dari bermacam model. Saya kaget dan saya melakukan pendalaman secara tertutup dan ternyata betul sangat mengerikan sekali. Maka penting bagi kami untuk kerjasama dengan 5 jejaring ada pemerintah, pers, akademisi dam ada LSM. Penting untuk kita mengkaji kembali bentuk dan cara mengatasinya," ungkapnya.
Widhi menyampaikan bahwa program yang dibawa Wahid Foundation akan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Widhi menegaskan bahwa Kesbangpol Jateng berharap peran dari media untuk bersama mengawal sekolah damai.
"Sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur kita harus terbuka, terutama soal laporan dari media-media apabila ada temuan, bahkan pemerintah berterima kasih sekali apabila ada temuan atau informasi mengenai di lapangan. Karena ada kontrol untuk kita di pemerintahan," tekannya.
"Harapanya sekolah damai ini jalan ke semua daerah. Sehingga kita tidak ingin anak tingkat TK sudah disisipi oleh paham radikalisme," tambahnya.
Widhi kemudian memberikan gambaran bahwa radilaklisme mengarah pada golongan yang rentan didekati, Widhi menyebut perempuan, karena lebih strategis. Kenapa perempuan? Karena Laki-laki di zaman sekarang dinilai tidak kuat komitmennya.
"Perempuan itu bisa jadi ibu dan kemudian punya anak. Kalau perempuan dia bisa kemungkinan narik semua. Oleh karena itu mari kita turun bersama dan atasi bersama," tuturnya.
"Pada prinsipnya orang-orang radikalis itu tidak langsung keras terhadap orang lain melainkan menyisipi pada sekolahnya. Target utama kami dalam program ini adalah para guru dan organisasi kesiswaan pengurus OSIS. Pentingnya sekolah damai jangan sampai indonesia yang sudah bersepakat pancasila malah berganti ideologi," katanya.
