REGIONAL:
SUARA SEMARANG – Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah akan memulai implementasi transaksi BBM Subsidi Tepat dengan Skema Full Registran Biosolar Subsidi di 26 kota/kabupaten di Jawa Tengah mulai kamis (18/5/2023).
Skema Full Registran Biosolar Subsidi adalah skema dimana hanya kendaraan konsumen yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian Biosolar Subsidi, sedangkan yang belum terdaftar tidak dapat dilayani.
Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Hapsoro, S.E.,M.M menilai, Implementasi transaksi BBM Subsidi Tepat dengan Skema Full Registran Biosolar Subsidi cukup tepat, lantaran pembelian dengan sistem QR code dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi di lapangan.
Menururnta, lewat sistem tersebut, maka verifikasi dan validasi data terkait konsumen yang berhak mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dapat segera diketahui.
"Dari sisi teknologi, kita apresiasi upaya verifikasi dan validasi konsumen yang berhak mendapatkan BBM subsidi," katanya.
Selain itu, lanjutnya, penggunaan QR code juga akan mempermudah pemetaan dan monitoring kebutuhan BBM di daerah – daerah.
"Penggunaan QR code bisa dilakukan untuk memantau, sekaligus melaporkan daerah – daerah yang mengalami kekurangan maupun surplus stok BBM," ujarnya.
Namun demikian, Bagas mengingatkan agar pemerintah maupun Pertamina harus memastikan keamanan data pelanggan yang sudah mendaftar, baik melalui aplikasi My Pertamina, website atau datang secara langsung. Upaya ini penting, mengingat terdapat data – data sensitif pelanggan yang bisa disalahgunakan sampai terjadi kebocoran data.
"Kalau mendaftar itu kan ada data STNK, KTP dan sebagainya, jadi harus dijaga betul agar tidak bocor. Apalagi keamanan data masih menjadi perhatian serius," tukas Bagas.
Dijelaskan, pemerintah juga mesti melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan penggunaan QR code di lapangan.
"Misalnya QR code tidak menggunakan handphone, tapi kertas print. Ini bisa digunakan kendaraan lain, dan bisa jadi dijual di black market," jelas Bagas.
Untuk itu, Bagas pun mendorong agar sosialisasi untuk mengingatkan keamanan penggunaan QR code terus dilakukan. Hal ini mengingat tidak semua orang bisa segera menerima perubahan sistem ini.
"Kalau teorinya pasti ada 20 persen yang menolak perubahan suatu kebijakan. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi penting terus dilakukan," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Bambang Widjanarko mengatakan, di lapangan masih ditemui kendaraan mewah membeli solar bersubsidi, meski menggunakan QR code.
"Di Lapangan masih ada mobil Pajero, Innova baru, yang membeli solar subsidi, tapi malah truk kesulitan mendapatkan solar," ujarnya.
Menurutnya, QR code My Pertamina harus diperbaiki menjadi lebih sederhana dan lebih efektif, agar mempermudah pengusaha truk melakukan pendaftaran.
Diakuinya, belum semua anggota Aptrindo mendaftar melalui aplikasi My Pertamina atau menggunakan QR code saat membeli solar.
"Sopir ini kan kita juga gaptek, jadi mungkin bisa disederhanakan lagi untuk pendaftarannya," katanya.
Bambang menambahkan, jika penggunaan aplikasi belum optimal, sebaiknya pemerintah tidak perlu melakukan pembatasan pembelian, namun bisa menaikkan harga sewajarnya. Hal ini agar beban subsidi untuk solar juga tidak terlalu berat, sementara pengusaha juga mendapatkan jaminan ketersediaan BBM.
"Kenaikan harga itu wajar, tidak apa-apa. Subsidi tetap ada, tapi tidak seperti sekarang yang terlalu besar. Yang penting solar ada di lapangan karena untuk operasional bisnis,” tandasnya.
Seperti diketahui, setelah pelaksanaan Uji Coba Full Cycle Subsidi Tepat dilaksanakan sejak Juli 2022, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah akan memulai implementasi transaksi BBM Subsidi Tepat dengan Skema Full Registran Biosolar Subsidi di 26 kota/kabupaten di Jawa Tengah.
Area Manager Communication Relation & CSR Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho menjelaskan, wilayah yang sudah mulai diberlakukan pelaksanaan Skema Full Registran Biosolar Subsidi adalah Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Kebumen, Kendal, Kudus, Pati, Kota dan Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Salatiga, Kota dan Kabupaten Semarang, Kota dan Kabupaten Tegal, Temanggung, Wonosobo.
Untuk sembilan kota lainnya di Jawa Tengah (Boyolali, Karanganyar, Klaten, Kota dan Kabupaten Magelang, Sragen, Sukoharjo, Surakarta, dan Wonogiri) dan DIY akan dimulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2023.
Skema Full Registran Biosolar Subsidi adalah skema dimana hanya kendaraan konsumen yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian Biosolar Subsidi, sedangkan yang belum terdaftar tidak dapat dilayani.
"Bila saat ini yang belum mendaftar masih diperbolehkan membeli maksimal 20 liter, per Kamis (18/5) hanya yang sudah registrasi di situs subsiditepat.mypertamina.id yang bisa membeli," jelas Brasto.
Menurut Brasto, pihaknya masih memberi kelonggaran bagi konsumen Biosolar subsidi yang sudah terdaftar tetapi tidak membawa QR code pada 2 minggu pertama penerapan Full Registran di kota/kabupaten tersebut.
"Namun, 2 minggu setelah penerapan Full Registran, pembelian Biosolar subsidi di SPBU wajib menunjukkan QR code baik yang dicetak atau soft copy," tegasnya.
Brasto juga mengingatkan kepada konsumen saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus berlangsung. Diharapkan, masyarakat segera melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id, aplikasi MyPertamina atau datang langsung ke SPBU.
"Sistem sudah tersinkronisasi dengan baik, sehingga tak butuh waktu lama untuk melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat MyPertamina ini," pungkasnya.
TERPOPULER
