SuaraSerang.id - Pemerintah kembali menegaskan bahwa mau tidak mau BBM bersubsidi harus dinaikkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim telah mencari solusi agar BBM tidak naik, terutama untuk pertalite dan solar yang merupakan BBM bersubsidi. Kenapa BBM subsidi perlu harus dinaikkan?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun telah menyatakan bahwa kenaikan harga BBM saat ini sudah tidak bisa dihindari.
"Masih tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar. Ini memang kita tidak ada pilihan, seluruh dunia seperti ini," kata Luhut saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, Selasa (30/8/2022).
Memang belum ada pernyataan resmi kapan BBM subsidi ini akan naik, namun belakangan ini terkait bahwa Pertalite dan Solar akan naik dalam waktu dekat sudah ramai diperbincangkan. Jika Pertalite naik, diperkirakan harganya mencapai Rp10.000 per liter, dari sebelumnya Rp7.000 per liter.
Salah satu alasan penyebab kenaikan harga bahan bakar adalah karena kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang Rusia-Ukraina. Yang berimbas pada anggaran subsidi pertalite dan solar pun ikut meningkat, ini juga menjadi salah satu faktornya.
Perlu diketahui, belanja subsidi energi, khususnya BBM, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tiba-tiba melonjak dari semula hanya 152 triliun rupiah diperhitungkan naik menjadi 698 triliun rupiah.
Jadi hingga akhir tahun 2022, pengeluaran pemerintah mencapai 698 triliun rupiah. Semua uang subsidi tersebut diambil dari APBN, bahkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, keuangan negara sangat terguncang. Ini semua dilakukan agar masyarakat tetap bisa membeli sembako.
- Uang subsidi akan dialihkan
Negara akan memberikan subsidi kepada masyarakat dalam bentuk uang. Uang itu akan diambil dari pengalihan subsidi BBM jika harga BBM jadi dinaikan.
Menurut perhitungan Sri Mulyani, dari total Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 24,17 triliun itu, masyarakat akan mendapatkan tiga jenis banson berupa bantalan sosial. Diantaranya yaitu pertama Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat (KPM) dalam empat kali tahap, pertahapnya Rp150.000 dengan jumlah total anggaran sebesar Rp 12,4 triliun.
- Pembagian BLT dimulai
Presiden Jokowi mulai menyalurkan bantuan langsung tunai sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. BLT Tahap 1 ini akan disalurkan kepada 20,6 juta Kelompok Masyarakat. (KPM)
Presiden Jokowi secara simbolis membagikan uang ini kepada 100 KPM di Kabupaten Jayapura melalui Kantor Pos Indonesia di Kabupaten Jayapura di Sentani.
Ke depan, Kementerian Sosial akan membayar BLT sebesar Rp300.000 sebanyak dua kali melalui berbagai jaringan Kantor Pos Indonesia.
Selain itu, uang tersebut juga akan dibagikan kepada 16 juta pekerja dengan pendapatan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 yang akan dibayarkan satu kali, dengan anggaran Rp 9,6 triliun.
