SerangSuara.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar seluruh proyek strategis nasional dapat rampung secara fisik sebelum 2024.
Hal tersebut disampaikan sesuai keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
"Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024," terang Airlangga.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden Jokowi kala memimpin rapat terbatas terkait evaluasi PSN di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9/2022).
Penyelesaian proyek strategis nasional sebelum 2024 diharapkan akan dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional, terutama perluasan lapangan pekerjaan.
"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat," imbuh Airlangga sebagaimana dikutip ANTARA.
Airlangga memamaparkan, dalam kurun 2019-2021 sebanyak 66 PSN telah rampung dikerjakan. Nilai dari 66 PSN tersebut sebesar Rp414,3 triliun.
Sementara dalam kurun Januari hingga Agustus 2022, pemerintah telah merampungkan sembilan PSN bernilai Rp140,1 triliun. Kemudian September-Desember ini direncanakan ada 16 proyek yang akan selesai dengan nilai Rp101,2 triliun.
Beberapa PSN yang saat ini tengah dipacu penyelesaiannya ialah Bendungan Gerak Karangnongko di Bojonegoro dan Blora, pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Bojonegor, serta sejumlah ruas tol seperti Tol Trans Sumatera dan Tol Semarang-Demak.
Baca Juga: 4.000 personel amankan demo terkait BBM di kawasan Monas
Tak luput, Presiden Jokowi juga meminta agar pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara ditetapkan sebagai PSN. Penetapan ini diharapkan dapat semakin mempermudah proses pembangunan.
Kritik Kenaikan BBM: Biaya IKN
Sementara itu, kebijakan menaikan harga BBM yang ditempuh oleh pemerintah terus mengundang kritikan tajam. Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah, sebagaimana dikutip Kaltimtoday.co, menyebutkan dalih pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi BBM dianggap salah sasaran tidak jelas.
Ia menduga kenaikan harga BBM berkaitan erat dengan pembiayaan IKN demi menyelematkakan lapak bisnis proyek IKN.
"Jadi jelas jika kenaikan harga BBM ini adalah politik tumbal untuk pembiayaan IKN," ujarnya.
Sumber: ANTARA
