Suara.com - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan bertambah sekitar Rp5,10 triliun pada tahun ini untuk membangun Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Awalnya pada tahun ini, anggaran PUPR sebesar Rp100,59 triliun kemudian menjadi Rp116,37 triliun setelah adanya penambahan anggaran tersebut.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penambahan anggaran tersebut dialokasikan pada lima Direktorat Jenderal Kementrian PUPR.
Pertama, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp110 miliar yang digunakan untuk pengendalian banjir pada DAS Sanggai, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, Intake Sungai Sepaku (Kapasitas 3.000 liter/detik), penyediaan air baku dan peresmian Mentawir.
"Anggaran ini akan digunakan untuk pengendalian banjir pada DAS Sanggai, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Intake sungai Sepaku, penyediaan air baku dan peresmian Mentawir," kata Menteri Basuki saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (25/8/2022).
Kedua, Ditjen Perumahan sebesar Rp480 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dinas serta hunian untuk para pekerja konstruksi di IKN Nusantara.
Ketiga, sebesar Rp2,11 triliun untuk Ditjen Bina Marga yang diperuntukkan antara lain untuk pembangunan jalan kerja/logistik IKN, pembangunan jalan di dalam KIPP, preservasi jalan logistik IKN, hingga pembangunan jalan bebas hambatan.
Keempat, untuk Ditjen Cipta Karya dialokasikan Rp2,36 triliun untuk pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, 4 blok Kemenko, Kemensetneg, bangunan gedung dan kawasan kantor K/L, Kementerian PUPR, masjid negara, dan lain-lain.
Kementerian PUPR juga mengalokasikan Rp48 miliar untuk Ditjen Perumahan untuk rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi.
Baca Juga: IKN Mulai Dibangun, Kontrak Paket Konstruksi Hingga Software Bakal Ditandatangani Senin Depan
"Jadi nanti para kontraktor pekerjanya kita tempatkan di tower-tower rusun yang kita bangun. Jadi tidak lagi ada membuat rumah-rumah, bedeng-bedeng di sekitar pekerja sehingga menjadi kumuh," katanya.
Kelima, untuk Ditjen Bina Konstruksi dialokasikan Rp 40 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa UKPBJ, honorarium pokja khusus PBJ, pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN.
