Duet Airlangga-Zulhas Mulai Bias, PAN Evaluasi Tawaran

Serang Suara - Partai Amanat Nasional (PAN) masih mempertimbangkan tawaran mengusung calon presiden dan wakil presiden alternatif di luar nama yang sudah ada. Lebih lanjut, Wakil Ketua PAN Yandri Susanto menyebutkan respon internal partainya terhadap usulan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk berduet dengan Ketua PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Pilkada 2024 positif.

"Dalam rapat seminggu kemarin, PAN menawarkan nama koalisi baru atau nama calon baru yaitu Airlangga-Zulkifli Hasan, dan ini direspon baik oleh internal partai," kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Atas tawaran tersebut, mereka saat ini sedang mengkaji kemungkinan memajukan Airlangga-Zulhas sebagai salah satu kontestan di Pilpres 2024. Namun, Yandri menyebut PAN masih terus berkomunikasi dengan beberapa partai politik lainnya.

"Tetapi komunikasi dengan Gerindra dengan PDIP dan PKB, dan partai-partai lain terus kami lakukan, walaupun terkadang tidak kami ekspos," ujarnya.

Diakuinya, usulan Airlangga-Zulhas muncul di antara arah dukungan yang akan diberikan PAN untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) potensial, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick. Thohir, sebagai calon wakil presiden (cawapres) potensial.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa saya telah mengatakannya beberapa kali sebelumnya, PAN mempertimbangkan Ganjar atau Prabowo sebagai calon presiden, dan calon wakil presidennya adalah Erick Thohir," katanya.

Namun, dia mengungkapkan keputusan PAN terkait arah dukungan terhadap Pilpres 2024 akan segera diumumkan.

"Jadi, apakah Ganjar atau Prabowo, atau berjalan sendiri-sendiri. Keputusan itu belum diputuskan dan diserahkan kepada Ketua. Rencananya dalam waktu dekat akan diumumkan," tandasnya.

Yandri sendiri hanya memastikan bahwa keputusan calon presiden dan wakil presiden akan dipercayakan kepada Zulhas, Ketua PAN, sesuai amanat rapat kerja nasional (Rakernas) mereka.

"100 persen, hanya ketua umum yang akan memutuskan," imbuhnya. [*]

Kontributor: Kariadil Harefa