REGIONAL:
Suara Serang - Cak Imin atau Muhaimin Iskandar bakal calon wakil presiden lebih mementingkan hadiri acara lain ketimbang datang ke KPK.
Sementara KPK telah menjadwalkan pemanggilan termasuk pemeriksaan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang dijadwalkan Selasa (5/9/2023).
Ketimbang hadiri pemeriksaan di KPK terkait klarifikasi dugaan korupsi sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"Begitu juga saya baru baca tadi, katanya besok (hari ini) saya dipanggil. Saya sudah dapat surat pemanggilan. Sebetulnya saya mau datang," kata Cak Imin dalam dilihat dari tayangan Mata Najwa, kutip Selasa (5/9/2023).
Walau sebetulnya mau datang, tapi Muhaimin Iskandar bakal cawapres RI berpasanngan dengan Anies Baswedan bakal capres lebih mementingkan kehadiran di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Jadwal kunjungan ke Banjarmasin ternyata sudah diangendakan jauh hari, itu yang kemudian jadi alasan Cak Imin meminta pemeriksaan terhadap dirinya diundur.
"Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman Jam’iyyatul Qurra wal Huffaz (JQH) organisasi para hafiz dan qori NU," ungkapnya.
Bahkan sambung Muhaimin Iskandar, "Sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional dari banyak negara, sebagai Wakil Ketua DPR saya harus membuka itu, maka kemungkinan saya minta ditunda".
Walau satu sisi Ketua Umum PKB itu menghargai upaya penyidik KPK memeriksa serta meminta keterangan terhadapnya terkait kasus dugaan korupsi sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kemnaker.
"Kalau saya tegak lurus saja, KPK memang lembaga yang berwenang untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Saya tidak dalam kompetensi atau punya wewenang itu politis atau tidak politis," jawabnya usai ditanya pemanggilannya ada pengaruh pasca deklarasi Anies-Muhaimin.
Menurut data dari KPK, bahwa kasus dugaan korupsi ini terjadi pada 2012, ketika Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.
"Kalau untuk mencari siapa menterinya, tinggal di search di google, tahun 2012 siapa yang menjabat sebagai menteri, silakan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
Dugaan korupsi di Kemnaker berupa pengadaan perangkat lunak atau software sistem, serta komputer untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Akibatnya, sistem tersebut tidak dapat berfungsi, komputernya hanya bisa digunakan untuk mengetik. [*]
TERPOPULER
