SuaraSoreang.id - Dalam beberapa hari terakhir, Indonesia dihebohkan dengan aksi hacker Bjorka yang mengklaim telah membocorkan banyak data penting negara.
Akibat kehebohan yang dilakukan Bjorka tersebut, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai aksi tersebut telah membuat Indonesia malu.
"Akibat lemahnya keamanan data di Indonesia, bangsa dan negara kita sudah dipermalukan. Hacker dengan mudahnya mempermalukan petinggi negeri dengan membuka datanya secara gamblang," ungkap Jamiluddin, seperti dikutip Suara.com, Senin (19/9/2022).
Jamiluddin bahkan menyebutkan bahwa saat ini bangsa Indonesia seolah tidak mampu untuk menjaga privasi setiap warganya.
"Kita seolah sudah tidak bisa menutupi hal yang paling pribadi," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa keamanan data di Indonesia ini tentu menjadi tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.
Namun hingga kini, menurutnya Menkominfo seakan tak menunjukkan aksi nyata dalam menuntaskan permasalahan ini.
Bahkan ia menilai selama ini tidak jelas kinerja yang telah dicapai oleh Menkominfo.
"Selain itu, kinerja Menkominfo juga tidak ada yang menonjol. Tidak jelas capaian kinerjanya selama ini," katanya.
Baca Juga: Polresta Soetta Kerahkan 120 Personel untuk Amankan Kedatangan Jenazah Prof Azyumardi Azra
Lebih lanjut ia menuturkan, betapa mengerikannya di negeri yang seluas ini belum ada sistem komunikasi nasional yang jelas.
"Sungguh mengerikan, negeri seluas ini tanpa sistem komunikasi nasional. Indonesia terkesan hanya mengandalkan media massa dan media sosial," ucapnya.
Maka dari itu, Jamiluddin mengatakan bahwa Presiden sebaiknya segera melakukan pergantian Menkominfo dengan orang yang memang pantas di posisi tersebut.
"Atas dasar itu, sudah selayaknya Menkominfo di-reshuffle. Presiden (Jokowi) sebaiknya mencari penggantinya yang memang kompeten di bidang komunikasi tapi melek IT," katanya.
Ia juga berharap Kemenkominfo mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan optimal dalam memberikan fasilitas keamanan data dan sistem komunikasi yang aman bagi warga negara.
"Setidaknya masalah keamanan data dan sistem komunikasi nasional dapat di tata dengan presisi tinggi," pungkasnya.
