Nasib 10 Cabor PON Belum Jelas, Menpora Temui Gubernur Papua

Reky Kalumata | Arief Apriadi
Nasib 10 Cabor PON Belum Jelas, Menpora Temui Gubernur Papua
Menpora Zainudin Amali usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan tiga induk cabor potensi Olimpiade 2020 di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). [Suara.com/Arief Apriadi]

Sebelumnya, 10 cabor tercoret itu sempat diwacanakan untuk kembali dipertandingkan

Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Zainudin Amali akan menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Keduanya bakal membahas terkait kepastian nasib 10 cabang olahraga (cabor) yang sempat dicoret di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua.

Sebelumnya, 10 cabor tercoret itu sempat diwacanakan untuk kembali dipertandingkan dan tetap menjadi bagian PON 2020. Namun, lokasi penyelenggaraannya harus berada di luar Provinsi Papua.

Demi bisa merealisasikan rencana tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sepakat untuk melakukan revisi pada Peraturan Pemerintah (PP) No.17 tahun 2007 pasal 12 ayat 3.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (6/2/2020). [Suara.com/Arief Apriadi]
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (6/2/2020). [Suara.com/Arief Apriadi]

Revisi PP tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Januari lalu. Sebelum mendapat revisi, PP itu hanya membolehkan penyelenggaraan PON untuk berlangsung di satu provinsi.

Namun, keberhasilan mengubah PP tak serta merta menjadi solusi dari terombang-ambingnya nasib 10 cabor tercoret. Pasalnya, Panitia Besar (PB) PON 2020 Papua, melalui Gubernur Lukas Enembe, justru telah menolak secara tegas berlangsungnya 10 cabor terkait.

Melalui surat bernomor 426.1/1406/SET tertanggal 4 Februari 2020, Lukas Enembe meminta agar PON 2020 Papua hanya mempertandingkan 37 cabang olahraga yang telah disetujui dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 lalu.

"Pelaksanaan PON 20 di Provinsi Papua merupakan bukti kepercayaan Negara kepada masyarakat Papua dalam melaksanakan event Nasional," tulis poin ketiga dari surat tersebut.

Menanggapi sikap Gubernur Papua, Menpora Zainudin Amali langsung merespon. Perhari ini, Selasa (11/2/2020), politikus Partai Golkar itu langsung bertolak ke Papua untuk berdiskusi perihal masalah 10 cabor tercoret.

"Mudah-mudahan di sana saya bisa bertemu dengan Pak Gubernur Papua Lukas, Pak Wakil Gubernur Papua karena sebelumnya mereka sudah datang ke sini," ujar Zainudin Amali di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2020).

"Kita akan berbicara-bicara dengan hal itu. Tapi kita konsentrasi dulu ke urusan persiapan yang ada di Papua. Sebgaia ketua umum PB PON, Gubernur Papua berhak juga untuk menentukan kebijakan itu. Pasti akan dikomunikasikan dengan KONI dengan Kemenpora," jelasnya.

10 cabor yang dicoret berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum KONI Pusat No. 100 Tahun 2019 tanggal 11 Oktober adalah Balap Sepeda, Bridge, Dansa, Gate Ball, Golf, Petanque, Ski Air, Soft Tenis, Tenis Meja, dan Woodball

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS