Meski Berat, Raja Sapta Oktohari Siap Lepas Jabatan Ketua Umum ISSI

Suara.com - Raja Sapta Oktohari mengaku siap melepas jabatan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI), meski cukup berat mengingat ia sudah cukup lama berkecimpung di induk organisasi balap sepeda Indonesia itu.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rakernas NOC Indonesia di Jakarta, Senin (2/3/2020).

Okto diketahui mengemban tugas ganda. Selain Ketum PB ISSI, ia juga menjadi Ketua Umum NOC Indonesia yang tugasnya jauh lebih berat.

"Terus terang saya berat untuk melepas (Ketum PB ISSI), tapi ada tugas yang lebih besar (Ketum NOC Indonesia)," kata Okto saat menjawab pertanyaan dari perwakilan PB ISSI.

Okto merupakan Ketua Umum PB ISSI periode 2015-2019 dan jabatannya diperpanjang melalui Musyawarah Nasional (Munas) PB ISSI XVIII di Manson Pine Bumi Parahyangan Bandung, Jawa Barat 26-28 Juli 2019 karena hanya menjadi calon tunggal.

Namun, pada 9 Oktober 2019, ia mendapatkan tantangan yang lebih besar menjadi Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) yang sebelumnya dipegang oleh Erick Thohir.

Sejak saat itu putra dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ini merangkap jabatan.

Posisi rangkap jabatan ini memang sempat diusik oleh beberapa pihak karena tidak diperbolehkan oleh aturan yang ada.

Dan pada Rakernas NOC Indonesia 2020 jawaban soal rangkap jabatan terjawab.

Sebelumnya perwakilan PB ISSI Beni Subagya dalam Rakernas NOC Indonesia meminta kepada Raja Sapta Oktohari tetap menjadi Ketum PB ISSI hingga pelaksanaan Munaslub berlangsung, atau satu tahun kepemimpinannya pada periode kedua.

"Harapan kami Pak Okto tetap bersama kami hingga satu tahun ke depan atau hingga pemilihan ketua umum baru dilakukan," kata Beni Subagya yang menjabat Wakil Ketua Umum PB ISSI.

Pernyataan Beni ternyata langsung ditanggapi oleh PB Persatuan Modern Pentathlon Indonesia (PMPI) Anthony Charles Sunarjo.

Menurut dia, apa yang diharapkan oleh PB ISSI harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Untuk memberi persetujuan seharusnya 30 hari sebelumnya sudah ada pengajuan dari NOC kepada anggota. Bukan langsung di Rakernas. Bisa saja saat ini tetap berjalan dan baru diputuskan pada Rakernas tahun depan," katanya dikutip dari Antara.

Pernyataan Anthony dipertegas oleh mantan Sekjen KOI Timbul Thomas Lubis.